Dedi Mulyadi Skakmat Warga yang Protes Tambang Parung Panjang Ditutup: Ada 195 Orang Meninggal

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas tambang di kawasan Parung Panjang.

Kebijakan ini memang menimbulkan perdebatan, namun Dedi menegaskan keputusan tersebut lahir dari pertimbangan kemanusiaan.

"Saya paham para penambang kehilangan pendapatan, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukan, sopir-sopir truk kehilangan pekerjaan.

Namun, Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024, ada 195 orang meninggal di jalan karena terlindas, tersenggol, atau bertabrakan dengan truk. Ada 140 luka berat. Pertanyaannya, ke mana Anda semua ketika banyak anak kehilangan bapaknya?" tegas Dedi dalam pernyataan videonya kepada, Senin (29/9/2025), melansir dari Kompas.com.

Protes Warga dan Aliansi Masyarakat

Langkah Gubernur Jabar itu memicu penolakan dari sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat.

Mereka menilai penutupan tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin justru mematikan sumber penghasilan sopir, karyawan, hingga pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Namun, Dedi tetap pada pendiriannya. Menurutnya, dampak buruk tambang dan hilir mudiknya truk setiap hari jauh lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomi sesaat.

Derita Warga Sekitar Tambang

Dalam video yang sama, Dedi menyinggung penderitaan masyarakat akibat aktivitas tambang.

"Ada tangis pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Berapa derita masyarakat? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut dan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang?" ucapnya penuh emosi.

Dedi juga menyoroti kerugian yang dialami pemerintah akibat kerusakan jalan. Infrastruktur yang baru dibangun dengan anggaran besar, hanya dalam hitungan hari sudah rusak akibat truk tambang.

"Saat jalan baru dibangun Pemprov, baru beberapa hari langsung dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami jika itu dibiarkan? Siapa yang menikmati? Hanya penambang. Siapa yang rugi? Rakyat dan negara," ujarnya tegas.

Meski begitu, Dedi menegaskan dirinya tidak menutup mata terhadap kebutuhan sektor pertambangan.

Ia hanya menginginkan pola pembangunan yang adil, tidak menekan rakyat kecil, dan tetap menjaga keselamatan.