Rekam Jejak Ahmad Ali yang Serukan Kader PSI Bela Jokowi dan Gibran di Kasus Tudingan Ijazah Palsu

SURYA.CO.ID - Inilah rekam jejak Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyerukan kadernya untuk membela Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seruan Ahmad Ali itu diucapkan setelah dia resmi menjabat sebagai Ketua Harian PSI periode 2025-2030 pada Jumat (26/9/2025).

Ahmad Ali yang sebelumnya mejabat Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini mengaku tak nyaman melihat Jokowi kerap mendapat serangan politik seputar ijazah palsu. 

"Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi," ujarnya dikutip dari Kompas.com usai dilantik menjadi Ketua Harian PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). 

Dikatakan Ahmad Ali, selama ini Jokowi diserang terus menerus, namun tidak ada kader PSI yang mau membelanya. 

Baca juga: Rekam Jejak Brigjen Djuhandhani yang Jadi Kapolda Sulsel usai Tangani Kasus Ijazah Jokowi

"Selama ini Pak Jokowi dikuyuh-kuyuh, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua diam membeo," imbuhnya.

Ahmad Ali juga menyoroti isu ijazah palsu yang kini merembet ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa yang ditujukan kepada orangtua kita, inspiratif kita, panutan kita Pak Jokowi," ucapnya. 

"Ya kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan, mengakhiri kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu," imbuhnya.

"Dan yang terakhir hari ini sedang dimunculkan lagi tentang Mas Wapres. Nah kita berharap, kita berharap semua dari keluarga besar PSI ini untuk segera memberikan ketegasan terhadap keabsahan ijazah yang sedang dipermasalahkan oleh oknum-oknum yang sengaja mencari-cari atau sedang membuat kegaduhan," lanjut Ahmad Ali. 

Menurut Ali, ke depan kejadian serupa tidak boleh terulang. 

PSI harus menjaga dua tokoh bangsa itu, mengingat PSI membutuhkan dua tokoh tersebut. 

"Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di depan untuk menjaga kehormatan beliau," tuturnya. 

Menurut Ali, dua tokoh itu merupakan modal besar yang dimiliki PSI, sekaligus menjadi modal utama partai. 

Termasuk kata dia, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga merupakan putra bungsu Jokowi. 

"Maka menjadi kewajiban kita adalah menjaga dua tokoh ini, menjaga image kedua tokoh ini, sehingga diharapkan masyarakat selalu tetap kelihatan baik," ucapnya. 

"Dan saya berharap sekali lagi, Pak Jokowi, saya berpesan, Pak Jokowi tidak membutuhkan kita, tapi PSI membutuhkan Pak Jokowi," tandasnya.

Sosok Jokowi sempat disebut-sebut menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

Hal ini beralasan karena susunan pengurus dewan pembina PSI ada nama Mister J.  

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI sekaligus Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni masih merahasiakan nama lengkap dari sosok 'J' tersebut.

Akan tetapi, menurut Raja Juli, sosok berinisial 'J' ini akan diungkap langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

"Dewan Pembina, ketua, yang terhormat, Bapak J. Saya diperintahkan Mas Ketum siapa nama J ini beliau yang menjelaskan," kata Raja Juli.

Adapun sosok berinisial 'J' ini hanya tampil dalam foto berbentuk siluet yang dipampang saat pembacaan nama susunan pengurus DPP PSI 2025-2030.

Dalam foto, tampak siluet pria yang mengenakan peci, dan disebu menyerupai ayah Kaesang sekaligus Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. 

Sebelumnya, inisial J sudah mencuat pada Juli 2025 lalu, ketika Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan tokoh nasional berinisial J bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

Inisial J tersebut pun diduga mengarah ke sosok Jokowi.

Saat itu, Kaesang mengatakan posisi Dewan Pembina PSI akan diumumkan dalam waktu satu bulan ke depan.

"Full lengkap dari Dewan Pembina, DPP, maupun Dewan Pakar, semuanya nanti akan kami umumkan dalam waktu kurang dari satu bulan," kata Kaesang.

Namun, ketika ditanya apakah sosok berinisial J adalah Jokowi, Kaesang meminta untuk menunggu.

"Inisial sementara ya, yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi Ketua Dewan Pembina," pungkas dia.

Sosok Ahmad Ali

Ahmad Ali lahir di Wosu, Sulawesi Tengah, 16 Mei 1969.

Dia menuntaskan pendidikan dasar hingga SMA di kampung halamannya di Morowali, Ali menyandang gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako, Palu, pada 1997.

Sebelum terjun ke politik, Ali merupakan seorang pengusaha.

Mantan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Palu itu pernah menjabat sebagai direktur di sejumlah perusahaan.

Menurut laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, ia berpengalaman sebagai direktur PT Graha Mining Utama, PT Graha Agro Utama, PT Graha Istika Utama, dan PT Tadulako Dirgantara Travel.

Sukses sebagai pengusaha mengantarkan Ali menjadi anggota pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Sulawesi Tengah.

Tahun 2009, ia menjajal peruntungan di panggung politik dengan mengikuti pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Moroawali.

Ia berhasil lolos dan menjabat sebagai anggota DPRD Morowali periode 2009-2014. Karier politik Ali berlanjut.

Tahun 2014, ia mengikuti pemilu anggota DPR RI dari Partai Nasdem, mewakili daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah.

Menyanding nomor urut 1, Ali melenggang ke Parlemen sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, setelah mengantongi sekitar 8 persen suara dari total suara sah di dapil tersebut.

Kesuksesan kembali diraih Ali pada Pemilu 2019.

Masih di bawah bendera Partai Nasdem, ia memperoleh 152.270 suara dari dapil Sulawesi Tengah dan lolos ke Senayan sebagai legislator periode 2019-2024.

Kini, Ali menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi isu hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan.

Di internal Nasdem sendiri, Ali menyandang jabatan mentereng.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013-2018.

Lalu, sejak November 2019 hingga saat ini, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum partai pimpinan Surya Paloh itu.

Ali juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI sebelum digantikan oleh Roberth Rouw pada Februari 2022.

Kepala Pelatih Timnas AMIN

DI Pilpres 2024, Ahmad Ali ditunjuk sebagai head coach atau Kepala Pelatih Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namanya diumumkan oleh Anies Baswedan dalam konferensi pers, Selasa (21/11/2023).

"Head coach yang akan bertugas adalah Bapak Ahmad Ali," ujar Anies saat konferensi pers di Rumah Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Di internal tim pemenangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 itu, Ahmad Ali akan didampingi oleh tiga asisten head coach, yakni Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung, dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan.

Anies mengatakan, lebih dari 700 orang tergabung dalam tim pemenangan ini. Jumlah itu belum termasuk tim pemenangan yang tersebar di daerah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin masih akan terus berkembang dan jumlahnya terus bertambah.

“Harapannya ini menggambarkan bahwa tim ini adalah tim gerakan rakyat, dari rakyat yang siap bekerja,” tuturnya.

Harta kekayaan

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Ahmad Ali memiliki harta kekayaan sebesar Rp 132,5 miliar.

Dikutip dari e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah itu di antaranya terdiri dari 47 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Selatan, hingga Australia.

Nilainya mencapai Rp 64.108.948.660.

Ali juga memiliki 11 unit mobil dan satu unit road bike yang jika ditotal angkanya sebesar Rp 10.601.500.000.

Selain itu, Ali tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 5.150.000.000, surat berharaga Rp 6.720.000.000, kas dan setara kas Rp 87.014.982.992, dan harta lainnya Rp 2.320.000.000.

Dikurangi utang sebesar Rp 43.387.437.341, total harta kekayaan Ali menurut LHKPN terbaru yakni Rp 132.527.994.311.

Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 35 miliar dibandingkan LHKPN yang dilaporkan Ali pada 31 Desember 2021 yakni Rp 97.924.386.081.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Waketum Nasdem Minta Parpol yang Dorong Hak Angket Mundur dari Kabinet Jokowi"