Imbas Budhi Herdi Masuk Tim Reformasi Polri, Eks Pengacara Brigadir J Protes, Ungkit Kasus Sambo

SURYA.co.id - Mantan kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Martin Simanjuntak, melayangkan keberatan terkait masuknya Kepala Biro Perawatan Personel (Karowatpres) Polri, Brigjen Budhi Herdi Susianto, sebagai anggota Tim Transformasi dan Reformasi Polri.

Nama Budhi kembali menjadi sorotan publik karena pernah terlibat dalam polemik kasus kematian Brigadir Yosua pada 2022.

Saat peristiwa itu terjadi, ia masih menjabat Kapolres Metro Jakarta Selatan dengan pangkat Komisaris Besar (Kombes).

Dalam konferensi pers kala itu, Budhi menyampaikan kronologi kematian Yosua berdasarkan versi Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri sekaligus otak dari kasus pembunuhan tersebut.

Budhi bahkan menyebut bahwa Yosua tewas akibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer di rumah dinas Sambo, Jalan Saguling, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Baca juga: Rekam Jejak Brigjen Budhi Herdi yang Dipatsuskan karena Ferdy Sambo, Kini Jadi Tim Reformasi Polri

Namun, fakta yang terungkap kemudian menunjukkan Yosua justru dieksekusi oleh Bharada Eliezer atas perintah langsung Ferdy Sambo.

Akibat pernyataan yang menyesatkan tersebut, Budhi dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus) serta demosi.

Meski begitu, dua tahun berselang ia justru mendapatkan promosi jabatan menjadi Karowatpres Polri.

Martin menilai langkah memasukkan Budhi dalam tim reformasi Polri tidak tepat.

Menurutnya, anggota tim seharusnya berasal dari pejabat dengan integritas dan rekam jejak yang bersih.

"Saya tidak sependapat apabila tim Transformasi dan Reformasi Polri diisi oleh pejabat Polri yang memiliki riwayat penanganan perkara abal-abal yang terbukti tidak ada peristiwa hukumnya serta memberikan rilis pers yang isinya kebohongan," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin (22/9/2025).

Ia menegaskan bahwa tim reformasi memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian.

Karena itu, kata Martin, personel yang dipilih haruslah mereka yang setia pada hukum dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.

Lebih jauh, Martin mendesak pemerintah benar-benar selektif dalam melakukan penyaringan anggota tim ini agar sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kami berharap pemerintah dapat benar-benar menyaring putra-putri terbaik bangsa untuk menempati posisi sebagai tim transformasi reformasi Polri sehingga harapan rakyat ke depan pada institusi kepolisian yang profesional, zero KKN, dan bekerja untuk kepentingan rakyat dapat terwujud," pungkasnya.

Sebelumnya, Budhi Herdi Susianto kini dipercaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi anggota di dalam Tim Transformasi Reformasi Polri.

Tim Transformasi Reformasi Polri dibentuk dalam rangka perbaikan di tubuh Polri.

Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri ini tertuang dalam Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

Tim ini beranggotakan 52 orang yang terdiri dari perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri. 

Ketua tim Kepala Lemdiklat Polri, Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana, sedangkan wakil ketuanya Irjen Herry Rudolf Nahak dan Brigjen Susilo Teguh Raharjo.

Sementara Brigjen Budhi Herdi Susianto, sebagai salah satu anggotanya. 

Siapa sebenarnya Brigjen Budhi Herdi Susianto? 

Berikut rekam jejaknya: 

1. Alumnus Akpol 1996

Kombes Budhi Herdi Susianto lahir di Pemalang, Jawa Tengah, pada 16 Desember 1974.

Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1996 dan memiliki pengalaman luas dalam bidang reserse.

Budhi Herdi Susianto telah menjabat di berbagai posisi penting selama kariernya di kepolisian.

Dimulai dari posisi Kasat Lantas Polres Ainaro Timor Timur pada 1997.

Budhi kemudian promosi menjadi Kapolsek Manatuto Timor Timur tahun 1999. 

Setahun kemudian dia pindah menjadi Kanit Harda/Kanit curi/Kanit Serse Ekonomi Polres Metro Jakarta Selatan.

Tahun berikutnya dia ditunjuk menjadi Kanit Resintel Polsek Kebayoran Baru.

Kemudian di tahun 2004, dia menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Tegal. 

Pada 2007, Budhi Herdi dimutasi jadi Kanit Harda Polda Metro Jaya.

Jabatan Kanit II Sat III Jatanras Polda Metro Jaya didapatnya pada 2009.

Setahun kemudian yakni 2010, Budhi Herdi jadi Kanit IV Sat II Harda (Bangtah) Dit Reskrimum Polda Metro Jaya dan Kapolsek Tanjung Priok pada 2010.

Pada 2013-2014, Budhi Herdi menjabat Kapolres Kediri setelah sebelumnya menjabat Kasubbag Gasus Dagrii SSDM Polri dan Kasubbag Mutjab Pama SSDM Polri.

Dari Kediri, Budhi Herdi kemudian dimutasi jadi Kapolres Mojokerto pada 2014.

Jabatan itu diembannya hingga 2016.

Setelahnya, Budhi Herdi kembali ditugaskan di SSDM Polri dalam rentang 2016 hingga 2019.

Budhi Herdi Susianto menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. 

2. Terseret kasus Ferdy Sambo

Ketika peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada 8 Juli 2022, Budhi Herdi menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. 

Dia bahkan yang mengumumkan kali pertama kasus itu pada 11 Juli 2022.

Dalam rilis, Budhi Herdi menyebut peristiwa tewasnya Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo adalah karena baku tembak.

Budhi menuturkan, peristiwa tembak menembak itu dipicu karena Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo, yakni Putri Candrawathi.

"Mungkin karena lelah pulang dari luar kota, ibu (Putri Candrawathi) sempat tertidur, saat itu tidak diketahui orang lain, Brigadir J masuk dan melakukan pelecehan terhadap ibu," kata Budhi Herdi Susianto, pada 12 Juli 2022, dikutip dari Kompas.com.

Budhi berkata, tindakan asusila Brigadir J itu ketahuan oleh Putri yang terbangun dari tidur dan berteriak mintan tolong.

"Saudara J membalas, 'diam kamu!' sambil mengeluarkan senjata yang ada di pinggang," ujar Budhi.

Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, kata Budhi, kemudian menghampiri teriakan minta tolong Putri Candrawathi.

Namun, lanjut Budhi, Brigadir J justru melakukan penembakan ke arah Bharada E.

Disebutkan Budhi pula, Bharada E membalas tembakan sebanyak 5 kali ke arah Brigadir J dan semuanya tepat sasaran terkena bagian tubuh Brigadir J.

Sementara itu, kata Budhi, tembakan Brigadir J tak mengenai Bharada E dan hanya mengenai tembok rumah.

Budhi juga mengatakan kamera CCTV yang berada di rumah Ferdy Sambo itu kondisinya sudah lama rusak.

3. Dipatsuskan di Yanma Polri

Setelah dinilai adanya kejanggalan dan desakan dari keluarga Brigadir J dan masyarakat, Mabes Polri lalu melakukan penyelidikan ulang kasus tersebut.

Terbukti, aksi baku tembak yang dikatakan oleh Budhi hanya rekayasa atau skenario yang dibuat Ferdy Sambo.

Tak seperti dikatan Budhi, peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah Brigadir J tewas ditembak Bharada E atas perintah Ferdy sambo, dan bahkan Sambo disebut juga ikut menembak Brigadir J.

Budhi yang memberikan pernyataan yang melenceng terkait kematian Brigadir J, pun menjadi sorotan. 

Akibatnya, ia ditempatkan di tempat khusus (patsus) Yanma Polri oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Setelah cukup lama mendekam di Yanma Polri, Budhi Herdi kemudian kembali mendapat jabatan sebagai Kabag Yanhak Rowatpers Polri pada 2023.

Penunjukan Brigjen Budhi Herdi Susianto dalam Tim Transformasi dan Reformasi Polri memang menimbulkan perdebatan.

Di satu sisi, institusi Polri tengah berupaya melakukan pembenahan besar-besaran pasca berbagai kasus yang sempat mencoreng nama baiknya.

Namun, di sisi lain, pilihan figur dengan rekam jejak yang pernah dipertanyakan justru berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap niat baik reformasi tersebut.

Keberatan yang disampaikan Martin Simanjuntak sesungguhnya mewakili keresahan masyarakat luas.

Publik tentu ingin melihat sosok-sosok yang kredibel, berintegritas, dan tak pernah terseret kontroversi, mengisi jabatan strategis dalam tim reformasi.

Jika tidak, transformasi yang diharapkan bisa berujung sekadar formalitas, tanpa perubahan mendasar.

Menurut saya, inilah saat yang tepat bagi Polri dan pemerintah untuk membuktikan komitmen mereka. Reformasi sejati bukan hanya tentang membentuk tim atau membuat jargon baru, tetapi memastikan orang-orang di dalamnya benar-benar layak menjadi teladan.

Karena harapan terbesar rakyat terhadap Polri sederhana saja: aparat hukum yang jujur, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir pihak.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id