Alasan Menkeu Purbaya Iseng Telpon Kring Pajak 1500200 Tanya Coretax, Singgung Asal Bapak Senang

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Aksi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menelpon layanan Kring Pajak 1500200, ternyata tak sekadar iseng belaka. 

Purbaya tak hanya ingin mengetes bawahannya di Rektorat Jenderal Pajak RI, tapi juga untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

Momen saat Purbaya menelpon layanan Kring Pajak 1500200 itu diunggah diakun TikTok Direktorat Jenderal Pajak RI pada Kamis (18/9/2025). 

Terlihat Purbaya menelpon kring pajak layaknya seorang pelanggan dan menanyakan terkait sistem perpajakan terbaru, Coretax.

"Coretax ya? Saya belum tau tuh Coretax, boleh ga mbak kasih tau saya kira-kira berapa lama kalau daftar Coretax segala macam?," tanya Purbaya yang duduk bersebelahan dengan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu. 

Baca juga: Aksi Iseng Menkeu Purbaya Telepon Kring Pajak 1500200 Tanyakan Coretax, Apa Itu?

Mengenai aksinya ini, Purbaya mengaku ingin mengetahui langsung perkembangan implementasi sistem inti administrasi perpajakan, Coretax.

Langkah ini diambil lantaran dirinya untuk menghindari budaya Asal Bapak Senang (ABS) di birokrasi, termasuk di jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

"Kalau kata orang pajak itu bagus katanya, sudah stabil katanya. Walaupun kalau kata teman-teman yang bayar, 'masih lama bang' katanya. Nanti saya cek," ujarnya saat bincang-bincang bersama awak media di Pressroom Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Purbaya sengaja memanfaatkan momen untuk menggali informasi lapangan ketika Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sedang berada di luar negeri.

Sebab, selama 11 hari menjabat sebagai Menkeu, Purbaya mengaku memang belum sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Ditjen Pajak untuk mengecek perkembangan Coretax.

"Saya cuman tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Kalau menurut mereka bagus-bagus terus, jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum sidak betul ke Coretax-nya karena belum sempat," ucapnya. 

Purbaya  menyinggung budaya asal bapak senang (ABS) yang kerap terjadi di lingkungan birokrasi, baik di dalam kementerian maupun lembaga hingga menghadap Presiden.

"Kalau orang ditanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Anda tahu kalau lapor ke Presiden seperti saya bilang tadi, kemarin juga sama semuanya ABS. 'Saya bisa ini Pak, saya bisa itu Pak', ternyata pas ditanya-tanya belum dihitung. Presiden pintar juga sih lama-lama tahu," ungkapnya.

Oleh karenanya, Purbaya bertekad untuk mengubah budaya tersebut agar masalah yang ada di lapangan benar-benar dapat dicari solusinya agar cepat terselesaikan.

"Jadi di sini yang ABS-ABS pelan-pelan akan kita ubah menjadi tidak ABS, yang penting problemnya solved," ucap dia.

Seperti diketahui, Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna.

Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

 Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.

Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Sebagai informasi, sistem Coretax kerap dilaporkan oleh wajib pajak mengalami gangguan sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

Akibat Coretax yang bermasalah itu, banyak wajib pajak mengeluh tidak dapat menyetor, melapor, atau mengakses layanan pajak dasar.

Kendala ini membuat penerimaan negara sempat seret pada awal pengimplementasian Coretax.

Purbaya Tolak Tax Amnesty

Sebeumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak program pengampunan pajak (tax amnesty) diberlakukan kembali.

Kebijakan yang memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan penghapusan pajak yang seharusnya terutang ini sebenarnya sudah diberlakukan pada 2016-2017 dan 2022. 

Menurut Purbaya, tax amnesty justru berpotensi disalahgunakan wajib pajak yang sengaja melanggar kewajibannya.

"Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana kredibilitas amnesty? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar nanti ke depan-ke depan ada amnesty lagi," ujarnya kepada media di Pressroom Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025), dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Program tax amnesty, kata Purbaya, juga bisa mengikis kredibilitas pemerintah dalam menegakkan kepatuhan pembayaran pajak.

"Setiap berapa tahun, kita mengeluarkan tax amnesty. Ini kan sudah satu, dua, nanti tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya sudah."

"Semuanya akan, message-nya adalah kibulin aja pajaknya, nanti kita tunggu tax amnesty, pemutihannya di situ. Itu yang enggak boleh," ucapnya.

Purbaya memilih mengoptimalkan semua peraturan untuk menegakkan kepatuhan pembayaran pajak dan memberantas penggelapan pajak.

"Kita memajukan ekonomi. Supaya dengan tax ratio yang konstan, misalnya tax saya tumbuh banyak. Kita fokuskan di situ dulu," kata Purbaya.

"Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, ya sudah. Nanti semuanya akan menyelundupkan duit, tiga tahun lagi buat tax amnesty."

"Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai menteri," tukasnya.

Rekam Jejak Menkeu Purbaya

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor pada 7 Juli 1964.

Latar belakang pendidikannya cukup beragam, dimulai dari Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, hingga berhasil menyelesaikan program Magister (MSc) dan Doktor (Ph.D) di bidang Ilmu Ekonomi.

Perjalanan karier Purbaya tidak langsung ke ranah pemerintahan.

Awalnya ia bekerja sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada periode 1989–1994. Setelah beberapa tahun di industri energi, ia banting setir ke dunia riset ekonomi.

Pada tahun 2000–2005, ia dipercaya sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute.

Langkahnya kemudian berlanjut ke jajaran pimpinan. Purbaya menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute pada 2005–2013, lalu ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas pada 2006–2008, serta menjadi Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Purbaya mulai aktif di pemerintahan sejak 2010. Ia dipercaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian, sekaligus tercatat sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional.

Pada 2015, perannya semakin strategis ketika diangkat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP). Di tahun yang sama, ia juga mendampingi Menko Polhukam sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi.

Selanjutnya, Purbaya aktif di sektor maritim. Ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) dan juga menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Maritim sepanjang 2016–2020. Kariernya berlanjut sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi (2018–2020).

Puncak karier birokrasi Purbaya terjadi pada 2020. Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengangkat Purbaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020. Ia resmi dilantik pada 3 September 2020. Posisi ini menempatkannya sebagai salah satu tokoh kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Selain itu, ia juga tercatat pernah menjabat Komisaris PT Inalum (Persero), holding BUMN pertambangan yang mengelola aset strategis di sektor mineral.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hindari Asal Bapak Senang, Menkeu Purbaya Bakal Cek Langsung soal Coretax"