3 Kontroversi Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Kini Terjaring OTT KPK, Disentil Niluh Djelantik

SURYA.CO.ID - Kontroversi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kembali diungkit setelah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/8/2025) malam. 

Dia terjaring kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Kontroversi Noel-panggilan Immanuel Ebenezer, paling disorot adalah tanggapannya terkait tanda pagar (tagar) #KaburAjaDulu yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. 

Pada Februari 2025 silam, Noel menanggapi tren tagar yang mendorong banyak warga negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri. 

Namun, tanggapannya dianggap kontroversial. 

"Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi," ujarnya di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta. 

Pernyataan ini memantik respons dari berbagai pihak, satu di antaranya anggota DPD RI Bali periode 2024 - 2029, Ni Luh Djelantik. 

Ia mempertanyakan kapasitas dan integritas Noel sebagai pejabat tinggi. 

"Siapa sih orang ini? Apa kapasitasnya sebagai wamen? Apa prestasinya hingga diangkat jadi wamen? Serius nanya," tulis Ni Luh di akun Instagramnya. 

Ni Luh melanjutkan pejabat negara harus menghormati rakyat yang menggaji mereka. 

Tagar #kaburajadulu, kata Ni Luh, semestinya menjadi momentum instropeksi pemerintah bukan dijadikan bahan lelucon pejabat tinggi. 

Ucapan itu justru membuat generasi muda kian muak terhadap pemerintah.

Baca juga: Nasib Immanuel Ebenezer Usai Kena OTT KPK, Prabowo Sudah Tahu dan Minta Ini ke Penyidik, Siap Pecat?

Ni Luh pun meminta agar Noel menjaga lisannya.

"Kamu itu pembantunya presiden. Hormati rakyat yang menggajimu. Tahu diri sedikit bisa kan?" pungkasnya.  

Tuntut HRD Dipecat

Pada Juni 2025 lalu, sempat beredar video seorang Human Resource Development (HRD) di media sosial. 

Dalam narasinya, job fair disebut tidak memproses rekrutmen dan hanya formalitas perusahaan. 

Video tersebut juga menyebut job fair digelar demi memenuhi Key Performance Indicator (KPI) kedinasan.

Sedangkan perusahaan yang ikut disebut hanya ingin membangun citra. 

"Job fair itu omong kosong. Aku heran kok masih ada job fair zaman sekarang yang sudah serba online. Job fair itu cuma untuk branding perusahaan, bahkan kerja sama dengan dinas kementerian terkait demi KPI kedinasaan," ucap narasi dalam video tersebut.

Noel pun menyatakan akan menuntut seorang perwakilan HRD yang menyebut job fair hanya formalitas. 

Baca juga: Harta Kekayaan Wamenaker Immanuel Ebenezer yang Kena OTT KPK, Pernah Tebus Ijazah Pakai Uang Pribadi

Namun, dirinya enggan menjelaskan alasan di balik rencana tuntutan itu. 

"Iya (saya menuntut)," kata Immanuel singkat saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/6/2025).

Lebih Pilih Kehilangan Jabatan

Noel sempat mengatakan, ia lebih memilih kehilangan jabatannya sebagai Wamenaker daripada melihat ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  

Hal itu pernah disampaikannya di hadapan ribuan karyawan Sritex dalam acara Istigasah Akbar Lapangan Sandang Sejahtera kompleks pabrik PT Sritex pada Jumat 15 November 2024 lalu.

Kontroversi ini mencuat ke publik setelah Sritex dinyatakan pailit dan resmi menutup operasionalnya pada 1 Maret 2025 yang menyebabkan PHK terhadap puluhan ribu karyawan.

Para pekerja terkena PHK per 26 Februari 2025 dan terakhir bekerja pada 28 Februari 2025.

Pada 8 Januari 2025, Noel yang berkunjung ke PT Sritex kembali menegaskan bahwa tidak akan ada PHK di depan ribuan karyawan.

Saat itu, Noel mengaku fokus tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex dan meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut.

Baca juga: Kelakuan Immanuel Ebenezer Gertak 3 Perusahaan Diungkit Usai Terjaring OTT KPK, Ada Jan Hwa Diana

Bahkan, ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap persoalan Sritex, mengingat perusahaan ini adalah ikon industri tekstil nasional.

Namun, pada akhirnya Sritex tak bisa diselamatkan. Noel pun menjelaskan bahwa Kemnaker akan terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex dalam penjaminan hak-hak buruh yang terkena PHK.

Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga, jatuh di bawah kendali kurator.

"Kemnaker dan manajemen sesungguhnya sudah berupaya maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. Maka langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh," jelasnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

Menurut Noel, penjaminan hak-hak buruh yang diperjuangkan adalah upaya memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

"Maka langkah pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh. Kemenaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," tutur Noel.

“Kemenaker di garis terdepan membela hak buruh, dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya,” sambungnya.

Terjaring OTT KPK

Noel terjaring OTT KPK terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Kabar penangkapan Noel-panggilan Immanuel Ebenezer dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi, Kamis (21/8/2025).

“(Wamenaker Immanuel Ebenezer) Sudah (di Gedung Merah Putih),” kata Fitroh, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Fitroh menyebutkan, ada 10 orang yang dicokok dalam OTT di Jakarta pada Rabu malam. 

KPK juga menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati dalam operasi tersebut.  

"Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati," kata Fitroh kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (21/8/2025).

Aset-aset tersebut diamankan sebagai barang bukti dalam dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diduga melibatkan Wamenaker.

"Benar," ujar Fitroh saat mengonfirmasi OTT terhadap pejabat yang akrab disapa Noel tersebut di Jakarta.

Menurutnya, operasi senyap ini digelar terkait dugaan tindak pidana pemerasan. 

"(Dugaan) pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelasnya.

Selain Wamenaker, tim penindakan KPK turut mengamankan sekitar 20 orang lainnya, termasuk seorang pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Immanuel Ebenezer dan para pihak yang ditangkap. 

Keterangan resmi mengenai konstruksi perkara dan detail barang bukti yang disita akan diumumkan dalam konferensi pers lebih lanjut.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung