Rekam Jejak Adies Kadir, Wakil Ketua DPR yang Ralat Tunjangan Beras Dari Rp 12 Juta Jadi Rp 200 Ribu

SURYA.co.id - Sosok Adies Kadir, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, jadi sorotan gara-gara pernyataannya tentang tunjangan beras anggota dewan.

Adies yang awalnya menyebut tunjangan beras sebesar Rp 12 juta per bulan, kini meralat pernyataannya.

Ia menyebut bahwa nominal yang benar adalah Rp 200 ribu per bulan.

Sebelumnya, ia menyebut tunjangan beras yang diterima anggota DPR mencapai Rp 12 juta per bulan, padahal kenyataannya jauh lebih kecil.

Setelah melakukan pengecekan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Adies memastikan bahwa tunjangan beras hanya sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan.

“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, besarnya Rp 200.000 sampai Rp 300.000 per bulan. Bukan Rp 12 juta per bulan seperti yang sempat saya sampaikan,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Sosok Adies Kadir, Wakil Ketua DPR yang Akui Tunjangan Naik, Gaji Rp 70 Juta/Bulan Belum Perumahan

Selain soal tunjangan beras, Adies juga mengklarifikasi terkait tunjangan bensin yang sempat ia sebut naik hingga Rp 7 juta per bulan.

Faktanya, tunjangan bensin anggota DPR masih berada di angka Rp 3 juta per bulan dan tidak ada perubahan sejak sebelumnya.

“Tidak (naik), Rp 3 juta (per bulan). Jadi tidak ada perubahan,” jelas Adies.

Adies menegaskan, informasi yang ia sampaikan sebelumnya adalah kekeliruan akibat salah data saat wawancara.

Setelah melakukan pengecekanresmi, ia memastikan tidak ada kenaikan tunjangan maupun gaji pokok anggota DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Adies juga menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan.

Bahkan, menurutnya, gaji anggota DPR sudah bertahan sekitar 15 tahun tanpa ada penyesuaian. Besarannya berada di kisaran Rp 6,5 juta per bulan.

“Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga memahami dengan efisiensi,” kata Adies.

Ia menambahkan bahwa para anggota DPR RI berusaha tetap bekerja secara maksimal meski gaji pokok belum disesuaikan dengan kondisi ekonomi di Jakarta saat ini.

Meski tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan beras dan bensin, Adies menjelaskan bahwa anggota DPR RI saat ini mendapatkan tunjangan perumahan.

Besarnya mencapai Rp 50 juta per bulan bagi anggota, sementara pimpinan DPR tidak mendapatkannya karena sudah disediakan rumah dinas.

“Tunjangan perumahan itu sudah dianggarkan sejak tahun lalu karena rumah dinas dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan perumahan,” jelas Adies.

Dengan demikian, fasilitas rumah dinas yang dulunya diberikan bagi anggota DPR kini diganti dengan tunjangan dalam bentuk uang.

Adies mengakui bahwa pernyataan awalnya yang menyebut tunjangan beras mencapai Rp 12 juta per bulan dan bensin Rp 7 juta per bulan adalah kesalahan.

Ia menegaskan, hal itu terjadi karena salah penyampaian data saat wawancara cegat pada Selasa (19/8/2025).

Setelah melakukan pengecekan ulang ke Setjen DPR, barulah ia meluruskan informasi tersebut.

“Saya ingin meluruskan, kemarin saya salah memberikan data. Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan,” kata Adies.

“Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” pungkas Adies.

Rekam Jejak Adies Kadir

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968.

Ia merupakan seorang politikus Indonesia dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029. 

Dalam struktur kepemimpinan DPR, Adies membidangi Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang mencakup Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Adies Kadir menempuh pendidikan di beberapa perguruan tinggi:

S1 Teknik Sipil, Universitas Wijaya Kusuma (1987–1993)
S1 Hukum, Universitas Merdeka (1993–2003)
S2 Ilmu Hukum, Universitas Merdeka (2003–2007)
S3 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya (2011–2017).

Karier Politik

Karier politik Adies dimulai di tingkat lokal sebagai anggota DPRD Surabaya pada periode 2009–2014.

Pada Pemilu 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo) dari Fraksi Partai Golkar.

Ia kembali terpilih pada periode 2019–2024 dan 2024–2029. Pada periode 2014–2019, Adies menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Pada periode 2019–2024, ia dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Selain aktif di DPR, Adies Kadir juga memiliki peran penting dalam organisasi kemasyarakatan dan partai:

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar (2024–2029)
Ketua Umum Ormas MKGR (Majelis Kesejahteraan Rakyat Golkar)
Sekretaris Jenderal DPP Ormas MKGR (2015–2020)
Wakil Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (2012–2017)
Ketua DPD Partai Golkar Surabaya (2009–2015)
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur (2007–2009).

Adies Kadir aktif di media sosial dan dapat diikuti melalui akun Instagram resminya di @adies.kadir.

Ia juga dikenal sebagai penggemar motor besar dan terlibat dalam komunitas motor besar di Jawa Timur.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id