Sosok Adies Kadir, Wakil Ketua DPR yang Akui Tunjangan Naik, Gaji Rp 70 Juta/Bulan Belum Perumahan

Surya.co.id - Inilah rekam jejak Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI yang mengakui adanya kenaikan tunjangan bagi anggota dewan tahun 2025 ini. 

Adies Kadir menyebut kenaikan tunjangan tidak signifikan meski nilainya jutaan rupiah. 

Komponen yang naik itu, diantaranya tunjangan beras dan bensin. 

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR," kata Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

"Kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu," tambahnya.

Baca juga: Berapa Gaji Anggota DPR Terbaru? Puan Maharani Bantah Ada Kenaikan Rp3 Juta Per Hari

Dijelaskan mantan anggota DPRD Surabaya ini, sebelumnya anggota dewan menerima tunjangan beras sekitar Rp 10 juta per bulan. Kini naik menjadi Rp 12 juta per bulan. 

Sedangkan untuk tunjangan bensin yang sebelumnya sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta naik menjadi Rp 7 juta per bulan.

"Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya," ujar Adies.

Kenaikan ini tidak berlaku untuk gaji pokok yang tetap di kisaran angka Rp 6,5 juta per bulan. 

Meski ada kenaikan tunjangan, Adies membantah total gaji anggota dewan naik menjadi Rp 100 juta per bulan.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, jumlah gaji dan tunjangan yang diterima bersih anggota DPR sekitar Rp 69 juta hingga Rp 70 juta. 

Jumlah tersebut masih di luar tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan.

Adapun tunjangan perumahan diberikan setelah anggota DPR tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas dari negara.

"Gaji oh ya di luar perumahan. Gaji itu kan gaji itu di luar perumahan kalau enggak salah ada tunjangan beras, tunjangan apa lagi ya, banyak tunjangan kesehatan, tunjangan-tunjangan apa lah, tapi di luar tunjangan rumah. Itu sekitar Rp 70 juta per bulan," kata dia.

Siapakah Adies Kadir? 

Adies Kadir terpilih sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029.

Adies Kadir lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 17 Oktober 1968. Dia selama ini meniti karier di dunia politik dan hukum Indonesia. 

Dia merupakan lulusan Universitas Wijaya Kusuma, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Merdeka Surabaya.

Adies sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum DPP Partai Golkar periode 2019-2024.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, yang menangani bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. 

Adies memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Surabaya periode 2009-2014.

Pada Pilkada Surabaya 2010, dia mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota bersama Arif Afandi, tetapi kalah dari pasangan Tri Rismaharini dan Bambang Dwi Hartono.

Setelah itu, Adies dipercaya menjadi anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Di Komisi IX DPR RI, Adies menangani bidang ketenagakerjaan, kependudukan, dan kesehatan.

Namun, pada 2015, ia kembali ke Komisi III, yang fokus pada bidang hukum dan keamanan.

Pada November 2015, Adies dimutasi menjadi anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggantikan Budi Supriyanto. 

Di tahun berikutnya, ia juga ditugaskan sebagai anggota Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPR RI.

Pada Pemilu 2019, Adies Kadir kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur I dengan 106.106 suara.

Harta kekayaan Adies Kadir Adies Kadir melaporkan total harta kekayaannya sebesar Rp 11,1 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Juni 2024.

Sebagian besar kekayaan Adies Kadir terdiri dari aset tanah dan bangunan senilai Rp 5,5 miliar.

Aset properti tersebut tersebar di dua lokasi, yaitu Surabaya, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat.

Di sektor alat transportasi, Adies memiliki aset senilai Rp 2 miliar, yang terdiri dari mobil Mitsubishi Pajero, BMW, dan Toyota Alphard. 

Selain itu, ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1,3 miliar. Adies Kadir mencatatkan kas dan setara kas dengan nilai Rp 2,3 miliar.

Ketua DPR RI Membantah 

Ketua DPR RI, Puan Maharani, membantah kabar kenaikan gaji anggota DPR, seperti kabar yang beredar di media sosial. 

Sebelumnya, viral di media sosial, terkait kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 Rp 3 juta per hari.

Salah satunya diunggah akun Instagram @pandemic***, soal gaji anggota DPR yang disebut bisa lebih dari Rp 100 juta per bulan. 

Puan menjelaskan, yang terjadi bukanlah kenaikan gaji, melainkan pemberian kompensasi uang sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan. 

Puan mengatakan, sekarang DPR sudah tidak lagi mendapatkan jatah rumah jabatan, sehingga diganti dengan uang, dan rumah jabatan itu dikembalikan kepada pemerintah. 

"Enggak ada kenaikan. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah," ungkap Puan, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (18/8/2025). 

"Jadi sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja," sambungnya. 

Anggota DPR RI periode 2024-2029 diketahui ada sebanyak 580 orang. 

Mereka semua telah resmi dilantik pada 1 Oktober 2024 lalu di gedung Parlemen, kawasan Senayan, Jakarta. 

Jumlah anggota DPR RI periode 2024-2029 termasuk yang terbanyak dibandingkan dengan tiga periode sebelumnya. 

Pada periode 2019-2024, jumlah anggota DPR RI yang diambil sumpahnya sebanyak 575 orang. 

Jika setiap anggota DPR memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 54.051.903, maka total anggaran negara yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan tunjangan sebanyak 580 anggota DPR adalah sebesar Rp 31.350.103.740 per bulan.  

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tunjangan Naik, Wakil Ketua DPR: Mungkin Menteri Keuangan Kasihan dengan Kawan-kawan"