Rekrutmen Jemput Bola Sekolah Rakyat, Pakar Pendidikan Unair : Perlu Perbaikan Data

Ringkasan Berita:

• Program Sekolah Rakyat dinilai positif, namun validitas data sasaran masih dipertanyakan, terutama bagi anak-anak rentan yang luput dari pendataan resmi.
• Pakar pendidikan Unair Prof Tuti Budirahayu menekankan perlunya kurikulum fleksibel dengan fokus pada keterampilan praktis dan pembentukan karakter agar sesuai kondisi sosial ekonomi siswa.
• Pemerintah diminta memperjelas arah, indikator keberhasilan, serta memperkuat transparansi untuk memastikan efektivitas program.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan skema rekrutmen “jemput bola” dinilai memiliki tujuan positif, namun masih menyisakan sejumlah catatan penting, terutama terkait validitas data dan pendekatan pembelajaran.

Pakar pendidikan sekaligus Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga, Prof. Dr. Tuti Budirahayu, menekankan keberhasilan program ini sangat bergantung pada ketepatan data sasaran.

“Kalau ‘jemput bola’, berarti ada basis data yang digunakan. Pertanyaannya, data itu diambil dari mana dan bagaimana proses penyaringannya. Jangan sampai anak-anak yang tidak tercatat secara administratif justru tidak mendapatkan haknya,” ujarnya kepada SURYA.co.id, Sabtu (25/4/26).

Ada yang Luput dari Pendataan Resmi

Ia menyoroti kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga migran atau yang tinggal di wilayah kumuh kerap luput dari pendataan resmi.

Kondisi ini berpotensi membuat mereka tidak tersentuh program pendidikan, meski masuk kategori miskin ekstrem.

Baca juga: Pemprov Jatim Jemput Bola: 2.450 Siswa Prioritas Masuk Sekolah Rakyat 2026/2027

Selain persoalan administratif, tantangan sosial juga dinilai tidak kalah kompleks.

Menurutnya, tidak semua keluarga miskin memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya pendidikan formal.

“Ada orang tua yang justru menginginkan anaknya segera bekerja membantu ekonomi keluarga. Ini membuat pendekatan pendidikan tidak bisa disamakan dengan anak-anak dari kelas menengah,” jelasnya.

Butuh Kurikulum Khusus dan Fleksibel

Dalam konteks pembelajaran, Prof. Tuti menilai Sekolah Rakyat memerlukan model kurikulum yang berbeda dari sekolah formal pada umumnya.

Pendekatan yang terlalu seragam berisiko tidak efektif bagi siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah.

“Anak-anak dari keluarga miskin atau rentan itu membutuhkan perlakuan khusus. Tidak bisa disamakan dengan sistem pendidikan formal yang sudah berjalan saat ini,” katanya.

Ketrampilan Praktis dan Pembentukan Karakter

Ia menyarankan agar kurikulum lebih menekankan pada keterampilan praktis dan pembentukan karakter, serupa dengan pendekatan yang telah diterapkan pada program pendidikan nonformal di bawah dinas sosial, seperti panti sosial.

Program tersebut, lanjutnya, tidak hanya memberikan pendidikan dasar, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan kerja serta nilai kedisiplinan sebagai bekal hidup mandiri.

Ketimpangan Akses dan Kualitas

Lebih jauh, Prof. Tuti mengingatkan persoalan mendasar pendidikan di Indonesia masih berkutat pada ketimpangan akses dan kualitas.

Hal ini tercermin dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih relatif rendah.

“Masalah kita itu bukan hanya akses, tapi juga kualitas. Apalagi di daerah terpencil dan wilayah 3T, kondisi sekolah masih memprihatinkan,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan sejauh mana Sekolah Rakyat mampu menjangkau wilayah-wilayah tersebut, bukan hanya berfokus pada daerah perkotaan.

Perlu Kejelasan Arah dan Indikator Keberhasilan

Terkait keberlanjutan program, Prof. Tuti menilai pemerintah perlu memperjelas posisi Sekolah Rakyat dalam sistem pendidikan nasional, termasuk kesetaraan dengan sekolah formal serta arah lulusan ke depan.

“Kita harus tahu dulu ini modelnya seperti apa, apakah setara dengan sekolah umum atau tidak. Lalu setelah lulus, mereka akan ke mana? Itu harus jelas,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang terukur, baik dalam jangka pendek maupun panjang, termasuk kontribusi program terhadap pengentasan kemiskinan.

Rekomendasi Perbaikan

Sebagai rekomendasi, Prof. Tuti mendorong pemerintah memperluas cakupan sasaran, memperkuat validasi data, serta merancang sistem pembelajaran yang adaptif terhadap kondisi sosial siswa.

Selain itu, transparansi terkait hasil program dan tingkat keberhasilannya juga dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan.

“Parameternya harus jelas, mulai dari proses, output, hingga outcome. Tanpa itu, sulit mengukur apakah program ini benar-benar berhasil,” pungkasnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS