Demo Mahasiswa Jember: DPRD Sepakati Pakta Integritas Tuntutan

Ringkasan Berita:

• Pimpinan dan seluruh ketua fraksi DPRD Jember menandatangani pakta integritas setelah berdialog secara alot dengan ratusan mahasiswa Cipayung Plus dan BEM se-Jember, Senin (15/6/2026).
• Pakta integritas memuat empat poin penting, termasuk pengiriman surat resmi ke DPR RI dan Presiden, pembahasan relokasi anggaran daerah untuk subsidi pangan, serta penolakan kriminalisasi aktivis.
• Mahasiswa menyuarakan empat tuntutan utama dalam aksi Indonesia Cemas.

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pimpinan dan seluruh ketua fraksi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), resmi menandatangani pakta integritas demi memenuhi tuntutan ratusan mahasiswa dari koalisi Cipayung Plus dan BEM se-Jember.

Kesepakatan ini dicapai setelah aksi unjuk rasa yang berlangsung dinamis di Bundaran DPRD Jember, Senin (15/6/2026) sore.

Ratusan mahasiswa yang memadati kawasan Bundaran DPRD Jember, akhirnya membubarkan diri menjelang kumandang azan magrib setelah draf pakta integritas disepakati bersama.

Sebelumnya, aksi demonstrasi yang diikuti sekitar 500 peserta ini sempat diwarnai aksi pembakaran ban sebagai bentuk protes.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Jember Resmi Ditunda: Ada Demo Mahasiswa

Dialog Alot di Tengah Jalan

Empat unsur pimpinan dewan, yakni Ahmad Halim, Fuad Akhsan, Widarto dan Fatmawati, didampingi seluruh ketua fraksi DPRD Jember, turun langsung menemui massa aksi di jalan raya.

Meskipun sempat berjalan alot saat sesi dialog, kedua belah pihak akhirnya menemukan titik temu.

Beberapa perwakilan mahasiswa sempat meluapkan kekecewaannya terhadap tanggapan awal dari anggota dewan.

Namun, komitmen tertulis akhirnya berhasil diikat melalui penandatanganan pakta integritas oleh Ketua DPRD Jember beserta seluruh perwakilan fraksi dengan disaksikan langsung oleh para mahasiswa.

4 Poin Utama Pakta Integritas DPRD Jember

Adapun empat poin penting kesepakatan yang tertuang dalam pakta integritas tersebut adalah:

• Pertama: DPRD Jember mengirimkan surat secara resmi kepada DPR RI Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI, serta Presiden RI, yang berisi tembusan keempat tuntutan mahasiswa.
• Kedua: Melakukan pendalaman dan pembahasan internal terhadap poin realokasi anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan maupun rancangan APBD tahun berikutnya, terutama terkait subsidi pangan dan pengendalian harga BBM di tingkat daerah.
• Ketiga: Mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk membentuk tim advokasi guna mengawal proses revisi UU Polri dan UU TNI di tingkat pusat.
• Keempat: Menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan tuntutan secara damai dan konstitusional.

"Tentu kami dari DPRD Jember akan meneruskan tuntutan mahasiswa ini ke Komisi terkait di DPR RI," tegas Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim.

Sorotan Tajam Mahasiswa terhadap Kebijakan Nasional

Dalam aksi bertajuk "Peringatan (sangat) Darurat Seruan Aksi Indonesia Cemas" ini, mahasiswa mengkritisi empat isu besar nasional:

• Krisis ekonomi 
• Tata kelola fiskal 
• Revisi UU Polri
• Revisi UU TNI

Orator aksi dari Kopri PMII Jember, Ronven Apriani, melontarkan kritik keras terkait prioritas anggaran negara.

Menurutnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp335 triliun dinilai, kurang tepat sasaran jika dibandingkan dengan tingginya beban pendidikan tinggi.

"Bayangkan anggaran MBG Rp 335 triliun itu jika dibayarkan UKT (uang kuliah tunggal) Rp 10 juta per mahasiswa, bisa meluluskan 14,8 juta mahasiswa dari tahun 2021-2023. Sebuah regulasi yang tidak benar, dan rakyat sudah dewasa, bisa mengkritik kebijakan serampangan dan kekanakan," lugas Ronven.

Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Alfin Maulana, menyoroti dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang memicu kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite akibat migrasi konsumen secara massal.