Hasil Audit BPK, Pemkab Lumajang Raih Predikat WTP 8 Kali Berturut-turut

Ringkasan Berita:

• Pemkab Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2025 dari BPK RI.
• Delapan tahun berturut-turut predikat WTP dicapai, wujud komitmen akuntabilitas, profesionalisme, dan tanggung jawab perangkat daerah.
• Tata kelola anggaran diharapkan semakin mendukung pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

SURYA.co.id, LUMAJANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.

Hal tersebut diberikan setelah BPK mengaudit penggunaaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lumajang tahun kemarin.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Ketua DPRD Lumajang Oktafiyani di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo.

Delapan Tahun Berturut-turut

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono mengaku bersyukur, sebab mampu mempertahankan predikat WTP BPK selama 8 tahun berturut turut.

Kata dia, hal ini wujud komitmen seluruh perangkat daerah membangun budaya kerja akuntabel, profesional, dan bertanggung jawab.

Baca juga: Kambing Hias Diarak Keliling Kampung Meriahkan Iduladha di Lumajang

“Delapan kali berturut-turut meraih opini WTP, tentu menjadi capaian yang patut disyukuri," ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Tingkatkan Kualitas Tata Kelola Anggaran

Menurutnya, hal ini menjadi penyemangat pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang untuk meningkatkan kualitas tata kelola anggaran, agar lebih berdampak terhadap masyarakat.

"Penting adalah bagaimana kualitas tata kelola keuangan yang baik tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Agus.

Oleh karena itu, Agus pendorong seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kinerja, efektivitas program, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Katanya, jangan terlena dengan predikat WTP.

“Opini WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi menjadi fondasi untuk terus memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat,” tambahnya.

Hasil Kolaborasi Seluruh OPD

Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menilai capain ini menunjukan pengelolaan keuangan daerah Pemkab Lumajang sesuai standar akuntansi birokrasi dan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lumajang serta di dukung lembaga legislatif, sehingga tata kelola anggaran semakin baik.

“Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah perempuan yang akrab disapa Bunda Indah ini.

BACA BERITA SURYA.co.id LAINNYA DI GOOGLE