Pemkab Lamongan Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut, Ini Kata Bupati Yuhronur

Ringkasan Berita:

• Pemkab Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD 2025, untuk kesepuluh kalinya berturut-turut.
• Prestasi keuangan ini menunjukkan konsistensi transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
• Komitmen tindak lanjut atas rekomendasi BPK ditegaskan guna memperbaiki sistem keuangan sekaligus meningkatkan pelayanan publik.

SURYA.co.id  LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkab Lamongan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

"Predikat tertinggi tersebut kita terima dalam  penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026) kemarin, " kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi kepada SURYA.co.id, Sabtu (30/5/2026) pagi tadi.

Capaian Penting Kabupaten Lamongan

Penyerahan LHP katanya,  dilakukan secara bersama-sama kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur yang telah menjalani proses pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut menjadi capaian penting bagi Kabupaten Lamongan. 

Baca juga: Truk Tronton Tabrak Tiang Listrik di Babat Lamongan, Listrik Dusun Tesan Padam

Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil Kerja Kolektif Perangkat Daerah

Ia mensyukuri  atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

"Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, " tambahnya.

Baca juga: Bupati Lamongan Serahkan Sapi Kurban Presiden Prabowo Seberat 1,1 Ton di Mantup

Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan publik di Kabupaten Lamongan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Meski demikian, masih kata Kaji Yes, bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir yang hanya berorientasi pada penghargaan semata.

Lebih dari itu, opini tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit, " tandasnya.

Bahan Evaluasi

Oleh sebab itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi PAD.