Rapar Paripurna DPRD Jatim atas Kinerja BUMD, FPKB Desak Pemprov Perbaikan dalam Setahun

Ringkasan Berita:

• Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur digelar, Selasa (5/5/2026).
• Fraksi PKB mengancam jika dalam setahun tidak ada perbaikan signifikan mengenai BUMD maka akan menggulirkan hak interpelasi. 
• Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta agar penilaian terhadap persoalan BUMD tidak dipukul rata.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Seluruh fraksi di DPRD Jatim menyoroti bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.

Bahkan, Fraksi PKB mengancam jika dalam setahun tidak ada perbaikan signifikan mengenai BUMD maka akan menggulirkan hak interpelasi. 

Sorotan ini muncul dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus atas Hasil Pembahasan Kinerja BUMD Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/5/2026).

Rapat paripurna ini menjadi tindaklanjut pasca pembacaan rekomendasi Pansus di rapat paripurna sebelumnya. 

Dalam paripurna ini, Fraksi PKB mendesak Gubernur untuk segera menyusun Kebijakan Kepemilikan (ownership policy) dan grand design BUMD.

Dokumen ini harus menjadi kompas strategis untuk mengakhiri praktik bisnis yang reaktif, parsial dan tumpang tindih. 

"Selama grand design ini belum tersedia, Fraksi PKB menuntut moratorium total pembentukan anak perusahaan baru. Pemprov wajib memprioritaskan pembenahan inefisiensi entitas yang sudah ada daripada menambah risiko beban fiskal baru," kata Juru Bicara Fraksi PKB Abdullah Muhdi. 

Baca juga: Pansus DPRD Jatim Dorong PT DABN Jadi BUMD, Minta Pemprov Matangkan Langkah Strategis 

Jalannya Rapat Paripurna

Rapat Paripurna tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono dan didampingi langsung oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan Wakil Ketua Sri Wahyuni.

Rapat Paripurna ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pada rapat paripurna ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan. 

Dari pandangan PKB yang dibacakan, desakan ini muncul lantaran Fraksi PKB menilai tanpa adanya Roadmap yang jelas memicu kekaburan arah bisnis dan duplikasi usaha yang tidak sehat seperti kasus PT JGU dan PT Puspa Agro, induk dan anak perusahaan yang saling bersaing dalam perdagangan beras dan bahan pangan. 

Hal Ini dinilai membuktikan kegagalan Pemprov dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi.

Lantaran sejumlah persoalan yang ada, Fraksi PKB mengeluarkan enam desakan kepada Pemprov.

Diantaranya, reorientasi visi dan moratorium ekspansi, restrukturisasi dan perampingan organisasi, reformasi SDM, akuntabilitas, dan disiplin pasar dan tata kelola Bank Jatim.