Data BPS: Pengangguran di Lumajang Capai 19.771 Orang, Lulusan Diploma Tertinggi

Ringkasan Berita:

• BPS mencatat 19.771 warga Lumajang, Jawa Timur (Jatim), menganggur pada 2025 atau 3,08 persen dari usia kerja.
• Pengangguran didominasi lulusan diploma 8,52 persen, tertinggi dibanding jenjang lain.
• DPRD menilai larangan rekrut honorer dan kondisi ekonomi jadi penyebab minimnya serapan kerja.

SURYA.CO.ID, LUMAJANG – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 19.771 warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim), masuk kategori pengangguran terbuka pada 2025. Angka ini setara 3,08 persen dari total penduduk usia kerja.

Lulusan Diploma Dominasi Pengangguran

Data BPS menunjukkan pengangguran di Lumajang didominasi lulusan diploma dengan persentase mencapai 8,52 persen.

Disusul lulusan SMA sebesar 4,21 persen, SMP 3,58 persen, SD 2,67 persen, universitas 2,20 persen, dan SMK 1,72 persen.

Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan kebutuhan pasar kerja di daerah tersebut.

DPRD Soroti Dampak Larangan Rekrut Honorer

Ketua Komisi D DPRD Lumajang, Supratman, menilai tingginya pengangguran dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah merekrut tenaga honorer.

"Tidak boleh menerima tenaga honorer, selain PPPK Paruh Waktu, PPPK dan PNS. Padahal kami masih kekurangan tenaga pendidik," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang kesulitan menyerap lulusan diploma, khususnya di sektor pendidikan.

"Itu salah satu faktor. Terus juga ditambah kondisi ekonomi sedang melemah dan perputaran keuangan berkurang Rp 266 miliar akibat pemangkasan anggaran dari pusat," ucapnya.

Supratman juga menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35 persen dalam laporan pertanggungjawaban bupati perlu dikaji ulang.

"Kebutuhan lowongan pekerjaan kan tidak seimbang, sehingga dibutuhkan kajian," katanya.

Lapangan Kerja Terbatas di Sektor Kayu

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, Subchan, menyebut mayoritas perusahaan di daerah tersebut bergerak di sektor kayu.

"Kerja di sektor kayu itu pendidikan tidak perlu tinggi banget," ujarnya.

Hal ini membuat lulusan pendidikan tinggi, terutama diploma, sulit terserap.

Upaya Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintah daerah telah berupaya membuka peluang kerja, termasuk menjalin kerja sama dengan perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri.