Pemkab Gresik Siap Terapkan WFH, Bupati Sebut Hasil Efisiensi Energi Dikembalikan Ke Masyarakat 

Ringkasan Berita:

• Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menyampaikan, sudah menyiapkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dalam Surat Edaran (SE) terkait WFH. 
• Bupati mengatakan, kebijakan penerapan Work From Home (WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) harus benar benar berdampak pada efisiensi
• Dalam WFH, Bupati Yani berencana bersepeda angin atau sepeda listrik ke kantor.

SURYA.CO.ID, GRESIK - Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengatakan, kebijakan penerapan Work From Home (WFH) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) harus benar benar berdampak pada efisiensi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Harapannya, hasil efisiensi akan dikembalikan kepada masyarakat.

"Tujuan pemerintah pusat menerapkan WFH sehari dalam sepekan adalah untuk penghematan anggaran. Terutama di tengah lonjakan harga energi," kata Bupati Yani usai menghadiri Hari Peduli Autisme sedunia di Gressmall Gresik, Kamis (2/4/2026). 

Lebih lanjut Bupati Yani menambahkan, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis, dalam upaya efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah dinamika kondisi global yang masih bergejolak. 

Baca juga: Gus Yani Wajibkan ASN Gresik WFH Tiap Jumat Mulai April 2026, Ini Alasannya

Siap Juklak dan Juknis WFH

Bupati Yani juga menyampaikan bahwa sudah menyiapkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dalam Surat Edaran (SE) terkait WFH.

Namun, penerapan WFH di lingkungan Pemkab Gresik tetap mengikuti kebijakan pusat yang mulai berlaku 1 April 2026. 

"Pelaksanaan WFH kemungkinan akan dimulai Minggu depan tiap hari Jum'at. Ada beberapa OPD tidak disarankan untuk WFH bagi sektor pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran langsung, seperti tenaga kesehatan rumah sakit maupun Puskesmas," imbuhnya. 

Dalam WFH, Bupati Yani berencana bersepeda angin atau sepeda listrik ke kantor. Dengan penekanan pada efisiensi yang terukur, sehingga bisa menjaga ketahanan fiskal daerah. 

"Dalam dua bulan ke depan setidaknya ada penghematan biaya operasional 50 persen yang nantinya akan kita bahas bersama DPRD. Dalam anggaran Perubahan APBD, kita kembalikan untuk masyarakat yang terdampak, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun pasar murah," pungkasnya.