Seleksi Sekda Ponorogo Disebut Formalitas, Ini Respons DPRD

Ringkasan Berita:

• DPRD Ponorogo menyoroti seleksi Sekda yang dinilai harus transparan.
• Tiga besar calon Sekda telah diumumkan oleh pansel.
• Publik diminta mengetahui nilai seleksi kandidat.

SURYA.CO.ID, PONOROGO – Anggota DPRD Ponorogo, Sunarto, menyoroti proses seleksi terbuka (Selter) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), yang kini telah memasuki tahap akhir.

Panitia Seleksi (Pansel) sebelumnya telah mengumumkan tiga besar calon Sekda melalui pengumuman Nomor: 13/PANSEL/KAB-PO/2026, tentang hasil akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Ponorogo tahun 2026.

Tiga Besar Calon Sekda

Berdasarkan laman resmi BKPSDM Ponorogo, tiga kandidat yang lolos seleksi adalah:

• Agus Sugiharto (Kepala BPPKAD & Plt Sekda)
• Henry Indrawardhana (Kepala DPPKB)
• Masun (Kalaksa BPBD & Plt Kepala Dinsos P3A)

Sementara Imam Bashori (Kepala Inspektorat) yang sebelumnya masuk empat besar, tidak lolos pada tahap uji gagasan dan wawancara.

DPRD Minta Seleksi Tidak Sekadar Formalitas

Sunarto menegaskan, bahwa proses seleksi Sekda harus berjalan transparan dan tidak sekadar formalitas.

“Kalau saya seleksi sekda jangan sekadar formalitas saja. Juga harus transparan,” ungkap Sunarto, Sabtu (28/3/2026).

Ia juga mengingatkan Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, agar memilih kandidat berdasarkan kriteria objektif tanpa adanya intervensi pihak tertentu.

“Meski Plt Bupati Lisdyarita punya hak prerogatif, namun tanpa mengesampingkan objektivitas,” katanya.

Nilai Seleksi Diminta Dibuka ke Publik

Sunarto menilai transparansi dapat ditunjukkan dengan membuka nilai hasil seleksi kepada publik.

• Nilai seleksi kandidat dinilai perlu diumumkan
• Publik berhak mengetahui proses seleksi terbuka
• Transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat

“Hasil seleksi sekda yang sudah masuk 3 besar ini nilainya bisa diumumkan, sehingga masyarakat juga berhak mengetahui,” tambahnya.

Momentum Perubahan Pasca OTT

Menurut Sunarto, pemilihan Sekda baru menjadi momentum penting bagi Pemkab Ponorogo untuk menunjukkan perubahan, terutama pasca adanya peristiwa hukum (OTT).

“Pemilihan Sekda baru harus menjadi titik balik, bukan sekadar kelanjutan dari pola lama. Harus ada perubahan sistem,” urainya.

Isu Formalitas Minta Klarifikasi

Sunarto juga menyoroti kabar yang menyebutkan bahwa proses seleksi Sekda hanya formalitas, sebagaimana pernyataan yang diduga disampaikan oleh pihak BKD Provinsi Jawa Timur.

“Jika proses ini hanya formalitas, mengapa seleksi terbuka tetap dilanjutkan. Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi,” tegasnya.

Aspirasi Warga Jadi Sorotan