LHKP Muhammadiyah Lamongan Gelar Tadarus Anggaran Publik, DPRD dan DPR RI Angkat Isu Prioritas

Ringkasan Berita:

• LHKP PD Muhammadiyah Lamongan mengadakan bedah anggaran publik (tadarus anggaran) melibatkan perwakilan DPR RI, DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah.
• Anggota DPR RI Ahmad Labib menekankan pentingnya sinkronisasi APBD dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
• Terdapat perubahan regulasi pengajuan bantuan hibah yang kini wajib melalui SIPD dan diajukan setahun sebelum pelaksanaan anggaran.

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Lembaga Hikmah dan Kajian Publik (LHKP) Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Lamongan menggelar kegiatan tadarus anggaran publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur (Jatim).

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Daerah Lamongan pada Sabtu (28/2/2026) sore.

Forum ini, menjadi ruang diskusi kritis untuk mengkaji arah kebijakan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD Provinsi serta APBD Tingkat II.

Dalam acara yang diikuti pengurus, kader dan elemen masyarakat ini, dokumen anggaran dibedah secara terbuka guna melihat arah keberpihakan kebijakan.

Sejumlah sektor strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut meliputi:

• Sektor pendidikan dan kesehatan
• Pembangunan infrastruktur daerah
• Program pengentasan kemiskinan
• Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah

Acara ini menghadirkan pembicara kunci seperti Anggota DPR RI Ahmad Labib, Wakil Ketua DPRD Lamongan Imam Fadlli, Anggota DPRD Jawa Timur Husnul Aqib serta Kepala Bapperida Lamongan Sujarwo.

Sinkronisasi Anggaran Era Presiden Prabowo

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Lamongan-Gresik, Ahmad Labib, memaparkan arah kebijakan anggaran di era Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara APBD dan APBN agar pembangunan daerah selaras dengan agenda nasional.

Labib menjelaskan, bahwa DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta kewajiban menyerap aspirasi masyarakat.

Ia juga merinci empat fungsi politik anggaran, yakni alokasi, distribusi, stabilisasi dan pembangunan ekonomi.

"Tentu alokasi prioritas itu harus sesuai dengan konstitusi," ujar Labib.

Terkait fungsi distribusi, ia menyebut anggaran harus disalurkan untuk kesejahteraan rakyat melalui dana DAK dan transfer daerah.

"Makanya ada distribusi dana DAK, transfer daerah, dan juga ada pendistribusian untuk program-program sosial, seperti untuk BPJS dan lainnya," ujar Labib.

Ia juga menyoroti fungsi stabilisasi sebagai langkah antisipasi negara terhadap potensi bencana sosial maupun ekonomi.