Imbas Emak Emak Wali Murid di Lamongan Kembalikan Menu MBG, Seluruh Kepala SPPG Dipanggil Pemkab

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Lamongan memanggil seluruh SPPG untuk evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG.
• Pemicu utama: protes wali murid dan video viral soal kualitas menu MBG di awal Ramadan.
• Evaluasi difokuskan pada standar gizi, keamanan, dan kesesuaian anggaran.
• Pemkab melaporkan temuan ke Badan Gizi Nasional untuk tindak lanjut.

SURYA.co.id – Gelombang keluhan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lamongan memaksa Pemerintah Kabupaten Lamongan mengambil langkah tegas.

Pemerintah daerah memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga mutu program yang menyasar siswa sekolah tersebut.

Langkah ini diambil setelah banyaknya aduan masyarakat terkait kualitas paket makanan yang diterima peserta didik, terutama pada hari-hari awal Ramadan.

Evaluasi dipastikan menyasar ketepatan menu, standar gizi, hingga tata kelola pelaksanaan di lapangan.

Seluruh Kepala SPPG Dipanggil, Evaluasi Digelar Serentak

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lamongan menjadwalkan pemanggilan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Lamongan pada Kamis (26/2/2026).

Agenda ini tertuang dalam surat undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 000.7.2/258/413.204/2026 tertanggal 24 Februari 2026.

Rapat tersebut secara khusus membahas koordinasi dan evaluasi pelaksanaan MBG selama bulan Ramadan, periode yang dinilai krusial karena beririsan langsung dengan pola konsumsi siswa.

Baca juga: Sosok Mohammad Nalikan, Sekda Lamongan Gerak Cepat Cek Keluhan Emak Emak Wali Murid Kembalikan MBG

Sekda Lamongan Tegaskan: Menu MBG Tak Boleh Asal

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Mohammad Nalikan, menegaskan bahwa rapat evaluasi digelar untuk merespons keresahan publik sekaligus meluruskan pelaksanaan program.

“Besok Rakor seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Lamongan, camat, serta OPD terkait kita lakukan untuk mengoordinasikan pelaksanaan MBG di bulan Ramadan,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan MBG tetap berjalan sesuai aturan, termasuk kualitas menu yang diberikan kepada siswa.

“Pemerintah daerah ingin memastikan program MBG tetap berjalan sesuai ketentuan selama bulan Ramadan,” katanya.

Persepsi Disamakan, Kualitas Jadi Sorotan Utama

Menurut Nalikan, rapat koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi ruang pembenahan substansi di lapangan.

Salah satu fokusnya adalah menyamakan pemahaman soal regulasi penyaluran MBG selama puasa agar tidak memunculkan salah tafsir di tengah masyarakat.

Forum ini juga dimanfaatkan untuk mengurai persoalan yang muncul di masing-masing SPPG, khususnya terkait mutu makanan.