Rabu, 13 Mei 2026

Kadin Jatim Targetkan 38 Daerah Miliki TKDV 2026, Tekan Pengangguran SMK

Kadin Jatim targetkan 38 daerah miliki TKDV pada 2026 untuk atasi pengangguran lulusan SMK dan perkuat vokasi industri.

Tayang:
Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: Cak Sur
istimewa/Dokumentasi Kadin Jatim
TARGET TUNTAS - Dari kiri ke kanan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, yang mewakili Ketua TKDV Jatim, bersama Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, dan Direktur Utama PT Brawijaya Core Indonesia Dilan Sawalius Batuparan, usai penandatanganan bersama Direktur Kadin Institute yang juga Ketua Pokja 3 TKDV Jatim, Nurul Indah Susanti, dalam kegiatan Laporan Kerja TKDV Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja 2026 yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Selasa (24/2/2026). Mereka juga memantapkan penguatan program vokasi dengan menargetkan pembentukan TKDV di seluruh 38 kabupaten/kota rampung pada 2026 ini. 

Ringkasan Berita:
  • Kadin Jatim menargetkan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki TKDV pada tahun 2026.
  • Meskipun TPT turun ke 3,61 persen, pengangguran lulusan SMK di Jatim masih yang tertinggi mencapai 6,78 persen.
  • Fokus 2026 beralih ke implementasi Strategi Daerah (Strada) Vokasi melalui kolaborasi masif industri dan pendidikan.

 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) bersama Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Jatim menargetkan pembentukan kepengurusan di seluruh 38 kabupaten/kota rampung pada 2026, demi memperkuat ekosistem vokasi.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam agenda Laporan Kerja TKDV Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja 2026 yang digelar di Graha Kadin Jatim, Surabaya pada Senin (23/2/2026).

Capaian Pembentukan TKDV di Jawa Timur

Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 22 daerah atau sekitar 60 persen wilayah di Jawa Timur telah resmi membentuk TKDV.

Sementara itu, terdapat 16 kabupaten/kota yang saat ini masih dalam proses pembentukan, meliputi beberapa wilayah strategis:

  • Wilayah Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)
  • Kota Surabaya
  • Kota Malang
  • Kota Blitar
  • Daerah penyangga ekonomi lainnya di Jawa Timur

Implementasi Strategi Daerah Vokasi 2026

Direktur Kadin Institute sekaligus Ketua Pokja 3 TKDV Jatim, Nurul Indah Susanti, menjelaskan bahwa arah kebijakan tahun 2026 tidak lagi sebatas sosialisasi, melainkan implementasi konkret.

“Sejak 2004 hingga 2025, progres vokasi di Jawa Timur terus bergerak maju meski belum sepenuhnya maksimal. Tahun 2026 kami fokus pada implementasi nyata strada melalui tiga pokja, agar link and match benar-benar berjalan,” kata Nurul, Selasa (24/2/2026).

Ia memaparkan, pada tahap awal terdapat 60 industri yang terlibat dalam program link and match, dengan 16 industri mendapatkan pendampingan intensif melalui konsultan vokasi dan skema in-company training.

Penguatan ekosistem juga melibatkan kolaborasi 2.174 SMK, koordinasi 1.750 lembaga pelatihan, serta konsolidasi 370 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menjamin kualitas tenaga kerja.

Dukungan Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, menegaskan bahwa penguatan vokasi merupakan instrumen strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jatim yang mencapai 5,85 persen pada April 2025.

“Melalui TKDV yang ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Tahun 2025 dan diperkuat Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024, kami mengonsolidasikan pemerintah, pendidikan, dan industri dalam satu kerangka kolaboratif,” jelas Iwan.

Iwan menambahkan, struktur ekonomi Jatim didominasi industri pengolahan sebesar 31,32 persen, sehingga kebutuhan tenaga kerja kompeten sangat tinggi untuk menekan angka kemiskinan.

Solusi Atasi Pengangguran Lulusan SMK

Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menyoroti tantangan bonus demografi di mana jumlah penduduk Jatim kini mencapai 42,09 juta jiwa.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,61 persen, namun pengangguran lulusan SMK masih menjadi yang tertinggi di angka 6,78 persen.

“Jika tidak diiringi peningkatan kualitas SDM, bonus demografi berpotensi berubah menjadi beban demografi akibat meningkatnya angka pengangguran dan rendahnya produktivitas,” terang Adik.

Ia menekankan, bahwa sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan menjadi kunci agar tenaga kerja Jawa Timur mampu terserap optimal oleh pasar kerja nasional maupun global.

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved