Kadernya di Dewan Tersandung Dugaan Ijazah Palsu, Pengurus PDIP Kediri Minta Hormati Proses Hukum

Ringkasan Berita:

• PDIP Kediri menegaskan akan mengikuti dan menunggu proses hukum dalam penyelidikan dugaan ijazah palsu yang menjerat kadernya di DPRD Kediri.
• Salah satu anggota DPRD Kediri dilaporkan ke Polda Jatim karena ada ketidaksesuaian antara tahun kelulusan 1993 tetapi stempel sekolah tahun 2009.
• DPRD Kediri dan KPU Kediri satu suara atas kasus ini dan memilih tidak mencampuri proses hukum yang berjalan.

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Dugaan penggunaan ijazah palsu yang menyeret salah satu anggota DPRD Kabupaten Kediri menjadi perhatian serius pengurus partai pengusung. 

Sekretaris DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto meminta seluruh pihak khususnya kader partai untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Dodi menegaskan bahwa PDIP memilih bersikap menunggu hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Ia menyebut, segala langkah lanjutan dari partai, baru akan dilakukan setelah proses tersebut benar-benar selesai dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Seluruh masyarakat kita ikuti aja prosesnya, nanti kalau sudah inkrach menjadi sebuah keputusan, pasti akan ada tidak lanjut dari partai, mungkin seperti itu," ucap Dodi saat ditemui di Kantor DPC PDIP Kediri, Rabu (7/1/2025) sore. 

"Kami berharap pada seluruh kader untuk menahan diri bahwa proses ini sedang berjalan. Proses tahapan ini sedang berjalan, kita tunggu saja ini final dan mengikat nantinya," imbuh Dodi.

Menurut Dodi, meskipun yang bersangkutan tengah menghadapi persoalan hukum, secara organisasi kader itu masih merupakan bagian dari keluarga besar partai. Karena itu, komunikasi internal tetap dilakukan melalui bidang yang berwenang.

"Ya bagaimana pun juga beliau adalah bagian dari kita, maka Wakil Ketua Bidang Kehormatan kemarin sudah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan," tegas Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri itu.

Ijazah Untuk Pileg 2024

Kasus ini mencuat setelah salah satu anggota DPRD Kediri dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024. Ijazah tersebut atas nama AA yang disebut berasal dari SMA Jaya Sakti Surabaya tertanggal 10 Juni 1993.

Keabsahan dokumen tersebut dipertanyakan karena pada ijazah tercantum stempel sekolah yang baru berlaku pada tahun 2009. Fakta tersebut dinilai tidak masuk akal secara administratif karena selisih waktu penerbitan ijazah dan penggunaan stempel mencapai belasan tahun.

Selain itu, ijazah yang dipersoalkan juga tidak mencantumkan sidik jari pemilik, padahal elemen tersebut lazim digunakan sebagai pengaman dan identifikasi keaslian dokumen pendidikan, terutama untuk kepentingan legalisasi.

Ketua KPU Kediri, Nanang Qosim membenarkan laporan dugaan tersebut. Qosim menyebut KPU Kediri telah dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jatim terkait proses pencalonan yang bersangkutan.

Qosim menjelaskan bahwa sebelumnya KPU Kediri menerima permintaan konfirmasi resmi terkait dokumen ijazah salah satu calon legislatif dari Ketua DPD Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1).

Dalam proses pencalonan, KPU Kediri melakukan verifikasi administrasi sesuai ketentuan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. 

Verifikasi tersebut meliputi keterbacaan dokumen, kesesuaian nama calon, legalisasi pejabat berwenang, keterangan kelulusan, serta penggunaan bahasa Indonesia.