APBD Pasuruan Susut Rp 600 Miliar, Pemda Prioritaskan Pembangunan Yang Berdampak ke Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Postur APBD Pasuruan 2026 tercatat Rp 3,9 triliun, di mana ada defisit sekitar Rp 400 miliar akibat adanya efisiensi anggaran dari pusat.
• Raperda APBD disahkan dengan kondisi defisit namun pemda tetap memprioritaskan pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat.
• Dengan susutnya dana transfer pusat, pemda akan kreatif mencari potensi PAD lain seperti retribusi parkir, retribusi pendapatan tempat yang lain, penyewaan aset.

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Raperda APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 akhirnya disahkan, Rabu (26/11/2026) sore, dalam paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan.

Pengesahan raperda APBD ini mengakhiri pembahasan panjang yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif selama beberapa pekan kemarin. 

Pengesahan ditandai dengan penandatanganan antara Bupati Pasuruan bersama empat pimpinan DPRD. 

APBD tahun 2026 Pasuruan ini menurun sekitar Rp 600 Miliar imbas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, tahun depan, eksekutif dan legislatif bersepakat tetap melakukan pembangunan untuk Pasuruan.

Dalam paripurna, disepakati anggaran belanja untuk tahun 2026 sebesar Rp 3,9 triliun sekalipun anggaran pendapatan diproyeksikan hanya Rp 3,5 triliun. Defisit sekitar Rp 400 miliar akan ditutup dengan biaya netto, atau SILPA dan pendapatan lain yang sah.

Konstruksi APBD tahun 2026 ini menjadi bukti bahwa DPRD dan Pemkab Pasuruan berkomitmen dalam membangun, menata dan memperbaiki Pasuruan sekalipun di tengah badai efisiensi dan aturan pengurangan TKD dari pusat.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, dan anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan staff yang sudah bekerja keras dalam menyelesaikan program APBD 2026.

"Ini adalah wujud kepedulian antara Pemkab Pasuruan dan DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah yang maksimal dan tepat sasaran untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan," kata Samsul.

Ia menyadari bahwa proses tersebut sangat membutuhkan energi dan pemikiran yang prima, dan hal ini bisa terlaksana karena adanya motifasi, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama melalui mekanisme konsultasi, klarifikasi dan konfirmasi.

"Mudah-mudahan, apa yang disepakati bersama hari ini, bisa memberikan manfaat, dan kebaikan untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kami bersama Pemkab akan berusaha maksimal untuk menyusun APBD sebaik mungkin," paparnya.

Maksimalkan Potensi PAD

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo mengatakan, penurunan APBD Rp 600 miliar tidak boleh mengurangi semangat untuk membangun. Ia memastikan, program-program yang berdampak langsung ke masyarakat akan tetap mendapatkan prioritas. 

Misalnya, pendidikan, infrastruktur, kemudian program - program yang lain dan berkaitan dengan masyarakat. Di sisi lain, kata Mas Rusdi juga akan koordinasi untuk mendapatkan program dari pemerintah pusat. 

"Seperti BANPRES ataupun INPRES dan DAK dari pemerintah pusat. Tambahan - tambahan itu yang akan bisa membantu kami untuk bisa membangun Kabupaten Pasuruan lebih maju, sejahtera dan berkeadilan," tambah Mas Rusdi.

Mas Rusdi mencontohkan, salah satu program yang tetap dipertahankan adalah TPP pegawai yang tidak ada potongan. Ia menyebut, program sekunder tersier yang lain akan dievaluasi, hanya program primer yang akan digenjot sesuai dengan kebutuhan.