Pasca Keluhan Karyawan SPPG, DPRD Kediri Minta SOP Diperketat Agar Tidak Berdampak Pada Kualitas MBG

SURYA.CO.ID, KEDIRI - DPRD Kabupaten Kediri menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Hal ini menyusul adanya keluhan pekerja yang mencuat di publik terkait sistem kerja dan manajemen dapur SPPG.

Anggota Komisi IV DPRD Kediri, Lutfi Mahmudi menekankan bahwa DPRD akan memastikan dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar sesuai aturan yang berlaku.

"Jadi kami segera turun memastikan bahwa semua dapur MBG itu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terjadi ekses seperti di daerah-daerah lain," kata Lutfi, Jumat (3/10/2025).

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan untuk menjamin kelancaran program MBG. Ia menilai, pengawasan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyentuh teknis pelaksanaan di lapangan.

"Antisipasinya ya tentu kita mungkin bisa juga menjalankan fungsi pengawasan kita untuk memantau semua dapur umum yang ada di Kediri," jelasnya. 

"Sehingga memastikan bahwa semua SPPG dalam menyiapkan makan bergizi gratis ini benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Mungkin SOP dari kinerja di SPPG ataupun nanti terkait kekurangan di sekolah," imbuh Ketua DPD NasDem Kabupaten Kediri ini. 

Lutfi menambahkan, DPRD juga mendorong agar mekanisme pengawasan dari Pemkab Kediri dan dinas terkait berjalan efektif. Termasuk memastikan bahwa Satgas Pengawasan MBG yang baru terbentuk benar-benar bekerja di lapangan.

"Intinya kalau ada SOP yang tidak dijalankan dari SPPG dan nanti ada kerugian, DPRD sendiri juga mendorong agar evaluasi terhadap manajemen bisa diterapkan di dapur-dapur," tegasnya.

Sementara anggota DPRD Kediri Fraksi PDI Perjuangan, Reval Pradana Putra menilai program MBG memiliki manfaat besar, baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian masyarakat.

Namun, ia juga menyoroti perlunya evaluasi serius terhadap pelaksanaan di dapur SPPG.

"Program ini berada di bawah BGN, dan saya rasa program MBG ini sebenarnya sangat baik untuk menunjang gizi anak sekolah maupun perekonomian masyarakat. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaannya masih perlu banyak evaluasi terkait SOP untuk karyawan maupun standar kualitas makanan," kata Reval.

Reval berharap pengelola SPPG lebih ketat dalam menjaga mutu. Ia menegaskan, aspek kualitas makanan dan kesejahteraan pekerja harus diperhatikan demi keberlangsungan program.

"Dengan banyaknya masalah yang terjadi, yang saya harapkan pihak SPPG harus bisa lebih baik lagi dalam quality control makanannya dan bisa berkomitmen sesuai perjanjian awal dengan para karyawannya," lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan program MBG bukanlah ruang uji coba. Pasalnya, program ini menyangkut kesehatan ribuan anak sekolah setiap harinya.