KPK Ungkap Modus Suap Dana Hibah Jatim, 21 Tersangka, Eks Ketua DPRD Diduga Terima Rp 32 Miliar

SURYA.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik suap dalam pengelolaan dana hibah Jawa Timur (Jatim).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi, diduga menjadi penerima utama dengan total fee mencapai Rp 32,2 miliar.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak, pada Desember 2022 lalu.

Dari pengembangan kasus, KPK kini menetapkan 21 orang sebagai tersangka.

Dari jumlah tersebut, empat orang langsung ditahan oleh KPK.

Mereka adalah Hasanuddin (HAS), anggota DPRD Jatim periode 2024–2029; Jodi Pradana Putra (JPP), pihak swasta dari Blitar; Sukar (SUK), mantan Kepala Desa di Tulungagung; dan Wawan Kristiawan (WK), pihak swasta dari Tulungagung.

“Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, maka berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (2/10/2025) dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Basarnas Cari Korban Hidup di Ponpes Al Khoziny Pakai Alat Khusus, Sebelum Evakuasi Alat Berat

Ketua DPRD Diduga Jadi Penerima Utama

Dalam konstruksi perkara, pimpinan DPRD Jawa Timur, Kusnadi, disebut berperan besar dalam pengaturan dana hibah.

Kusnadi diduga menerima jatah dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) bagi setiap anggota dewan senilai Rp 398,7 miliar sepanjang 2019–2022.

Bahkan, Kusnadi diduga telah mengantongi fee sebesar a miliar dari para koordinator lapangan.

Uang itu diterima baik melalui transfer ke rekening istri dan staf pribadinya, maupun secara tunai.

Selain Kusnadi, dua wakil ketua DPRD Jatim, yakni Anwar Sadad (AS) dan Achmad Iskandar (AI), juga ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Modus ‘Ijon’ dan Pemotongan Dana

KPK memaparkan modus korupsi ini berjalan sistematis.

Dana hibah didistribusikan lewat para koordinator lapangan (korlap) yang membuat proposal, menentukan jenis pekerjaan, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif.

Fee dibagi dengan skema sebagai berikut:

1. Aspirator (Kusnadi) mendapat 15–20 persen,
2. Korlap 5–10 persen,
3. Pengurus Pokmas 2,5 persen, dan
4. Admin proposal serta LPJ sekitar 2,5 persen.

Akibat pemotongan berlapis ini, dana yang benar-benar digunakan untuk masyarakat hanya sekitar 55–70 persen dari total anggaran.

“Pemberian fee untuk aspirator (Kusnadi) diberikan di awal atau sebagai ‘ijon’,” kata Asep.

Daftar Tersangka Suap Dana Hibah Jatim

Berikut data tersangka kasus suap dana hibah Jatim:

Penerima Suap

1. Kusnadi – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
2. Anwar Sadad – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
3. Achmad Iskandar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
4. Bagus Wahyudiono – Staf dari Anwar Sadad

Pemberi Suap

1. Mahud – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019–2024
2. Fauzan Adima – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang 2019–2024
3. Jon Junaidi – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo 2019–2024
4. Ahmad Heriyadi – Swasta, Kabupaten Sampang
5. Ahmad Affandy – Swasta, Kabupaten Sampang
6. Abdul Motollib – Swasta, Kabupaten Sampang
7. Moch Mahrus – Swasta, Kabupaten Probolinggo (kini Anggota DPRD Jatim 2024–2029)
8. A Royan – Swasta, Tulungagung
9. Wawan Kristiawan – Swasta, Tulungagung
10. Sukar – Mantan Kepala Desa, Tulungagung
11. Ra Wahid Ruslan – Swasta, Bangkalan
12. Mashudi – Swasta, Bangkalan
13. M Fathullah – Swasta, Pasuruan
14. Achmad Yahya – Swasta, Pasuruan
15. Ahmad Jailani – Swasta, Sumenep
16. Hasanuddin – Swasta, Gresik (kini Anggota DPRD Jatim 2024–2029)
17. Jodi Pradana Putra – Swasta, Blitar

Keempat tersangka yang ditahan hari ini yakni Hasanuddin (HAS), anggota DPRD Jatim periode 2024–2029; Jodi Pradana Putra (JPP), pihak swasta dari Kabupaten Blitar; Sukar (SUK), mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung; dan Wawan Kristiawan (WK), pihak swasta dari Tulungagung.

Semuanya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.