Tampung Aspirasi Publik, BMBK Pasuruan Berharap Perbaikan Jalan Dan Jembatan Tepat Sasaran

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Pasuruan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Plt Kepala Dinas BMBK Pasuruan, Sarinah Rostief menjelaskan, FKP merupakan sarana dialog partisipatif antara pemerintah dengan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Sarinah, FKP ini menjadi jembatan untuk menyerap aspirasi, masukan, hingga kebutuhan pengguna layanan.

“FKP kunci untuk menyelaraskan standar layanan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan hambatan di lapangan. Partisipasi publik akan memperkuat kualitas dan keberlanjutan pembangunan jalan dan jembatan,” ujar Sarinah, Senin (29/9/2025).

FKP dilaksanakan dengan melibatkan enam unsur penting, yakni penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholder, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan media.

Peserta diajak berdialog terbuka, bertukar opini secara langsung, hingga menyampaikan masukan yang kemudian didokumentasikan sebagai bahan perbaikan layanan dan kebijakan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko menegaskan bahwa FKP sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik.

Forum ini, kata Yudha, menjadi wahana komunikasi timbal balik antara pemerintah sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

“FKP adalah komitmen pemerintah daerah untuk terus berbenah. Infrastruktur menjadi perhatian utama kami, karena kualitas jalan dan jembatan menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Yudha.

Ada pun pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang ditangani Dinas BMBK meliputi pembangunan drainase/TPT, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, rehabilitasi jembatan, hingga pemeliharaan rutin jalan.

Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 2.315 KM, sebagian kondisinya masih baik dan sedang, namun ada sedikit jalan yang rusak sedang hingga rusak berat.

Melalui FKP, pemerintah daerah berharap perbaikan infrastruktur dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, serta didukung partisipasi publik yang lebih luas. *****