UTM Bangkalan Siapkan Kampus II di Tanean Lanjen, Pintu Peradaban Madura Di Atas Sisa Kegagalan BPWS

Saat itu ada 240 kios yang akan dibangun dalam tiga tahapan penganggaran dan sudah terselesaikan 108 buah kios. Sedangkan sisanya diproyeksikan rampung akhir Desember 2018.

“Apalagi ada rencana pembangunan IISP (Indonesia Islamic Science Park), tentu akan tumbuh simpul perekonomian baru karena banyak mahasiswa. Kalau hanya untuk rest area atau food court, sepertinya akan seperti selama ini, tidak optimal,” tegas Prof Safi’.

Dalam proses pendirian FK, UTM sedang berikhtiar untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada, khususnya berkaitan dengan 4 SDM dari total minimal 26 dosen dokter dengan masing-masing klasifikasi.

Hasil evaluasi terakhir terdapat empat SDM yang dianggap belum memenuhi karena keahliannya kurang spesifik, khususnya yang berkaitan dengan kedokteran biomedik.

"Memang susah sekali mencari. Sebenarnya sudah ada, cuma oleh evaluator dianggap kurang spesifik sehingga kami carikan pengganti. Semoga tuntas tahun ini, kami sudah berkoordinasi dengan FK pendamping seperti UB (Universitas Brawijaya) dan FK-FK lain serta IDI yang menjadi tempat bernaungnya para dokter,” pungkasnya.

Anggota Komisi V DPR RI, H Syafiudin mengungkapkan, SDM Madura khususnya dari Sumenep hingga Bangkalan terus meningkat. 

Meski demikian, pihaknya terus mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan sebagian dana desa untuk beasiswa bagi anak yang tidak mampu agar bisa menempuh pendidikan tinggi. 

“Kita diolok-olok seperti ‘Meksiko’, itu kan dulu. Seumpama ada satu atau dua tindak kriminal begal, di mana pun juga ada begal. Jangan kemudian dijustifikasi bahwa warga Madura, mohon maaf’, tidak tahu diri,” tegas Syafiudin.

Karena itu, lanjut Ketua DPC PKB Bangkalan itu, harus tercipta keselarasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam upaya semakin meningkatkan taraf SDM masyarakat di Pulau Madura.

“Seumpama nanti ada pembangunan atau industrialisasi, kita bisa langsung menyambut bola, jadi seirama. Nanti ini saya bisikkan juga ke Pak Bupati (Bangkalan) untuk membuat regulasi, apakah surat edaran atau perbup, bagaimana sebagian dana desa bisa dialokasikan untuk beasiswa anak tidak mampu,” pungkas Syafiudin.  *****