145 Ribu Siskamling Jatim Siap Diaktifkan, Wagub Emil Dardak : Kami Akan Mulai Mengajak Gen Z

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan sebanyak 145 ribu siskamling di Jatim siap untuk diaktifkan. 

Sebagai terobosan, Sismkamling Jatim bakal melibatkan generasi (Gen) Z sebagai motor keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Siskamling kan bukan hal yang baru sebenarnya. Nyatanya di lapangan, ada sebanyak 145 ribu pos siskamling di Jatim yang siap diaktifkan,” tegas Wagub Emil Dardak usai Rapat Pelaksanaan Monitoring Provinsi Jawa Timur bersama Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, di kantor gubernuran, Surabaya, Kamis (11/9/2025).

“Dan kami akan mulai mengajak Gen Z untuk mulai terlibat di Siskamling. Mungkin kami akan banyak menggunakan cara yang menarik, agar Gen Z mau diajak untuk ikut Siskamling,” imbuhnya.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sepenuhnya mendukung aktivasi siskamling, untuk menjadi tools dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat mulai tingkat kampung dan desa. 

Bahkan, tak hanya gen Z, namun para millenial juga tengah didorong untuk aktif dalam siskamling, dengan harapan terwujud kondusif Jawa Timur. 

“Pengaktifan siskamling ini bukan hanya karena kemarin ada kerusuhan, tapi sebenarnya siskamling itu sudah aktif dijalankan di masyarakat. Bahkan semua RW sudah semua punya pos siskamling,” tegas Emil.

Meski semua RW sudah memiliki poskamling, namun dikatakan Emil, masih butuh adanya peremajaan. 

Oleh sebab itu, Pemprov Jatim berupaya untuk melakukan inventarisir pos-pos yang ada, termasuk apa saja fasilitas yang dimiliki di pos tersebut. 

“Termasuk nanti bagaimana warga melakukan proteksi. Dan diinventarisir posko siskamling ada borgol juga. Tapi kan harus dicek juga siapa saja yang bisa menggunakan borgol dan seterusnya,” tuturnya.

Emil menegaskan, Pemprov Jatim bersama bupati/walikota dari 38 kabupaten/kota di Jatim menanggapi secara serius terbitnya Surat Kemendagri Nomor : 300.1/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah, yang ditujukan kepada Kepala Daerah tanggal 3 September 2025.

“Ada 25 dari 38 kabupaten atau kota sudah menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri. Semoga semua kabupaten dan kota bisa segera menindaklanjuti. Kami optimis peran aktif Satlinmas bisa menciptakan kondusifitas ketertiban dan ketenteraman umum di daerah, lewat Kamtibmas, perlindungan masyarakat bisa dilaksanakan,” tambahnya. 

“Siskamling ini bukan sesuatu yang baru, bukan nambahi kerjaan juga kepada institusi di tingkat terdepan yaitu kelurahan, RT, RW. Kenyataannya ada 145.020 pos kamling yang siap diaktifkan,” imbuh Emil. 

Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengungkapkan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas upaya yang dilakukan pasca aksi yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Terima kasih atas sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak yang melakukan langkah strategi yang luar biasa. Semoga suasana keamanan yang kondusif bisa terus kita upayakan bersama,” kata Teguh.

“Tentu tidak mudah, karena pemprov berhadapan dengan masyarakat, di mana pola kerja sama yang sifatnya pentahelix mulai Pemda, TNI/ Polri, masyarakat, pers, tokoh masyarakat semua harus berkontribusi,” tambahnya. 

Teguh melanjutkan, monitoring ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya daerah yang terjadi berbagai aksi unjuk rasa. 

Ia menilai, unjuk rasa yang terjadi, ada yang sifatnya kondusif dan anarkis. 

“Sinergi harus dilanjutkan tidak boleh berhenti. Di Aceh kemarin relatif kondusif, namun di Jawa baik DKI Jakarta, Jateng, Jatim cukup banyak unjuk rasa yang sifatnya anarkis,” lanjutnya. 

Di akhir, Teguh menyebut Kemendagri telah mengeluarkan Surat Imbauan Kemendagri Nomor : 00.10.3/e-748/Polpum Perihal Imbauan terkait Antisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa oleh Elemen Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Daerah tertanggal 2 September 2025. 

Kemudian diikuti terbitnya Surat Kemendagri Nomor : 300.1/e.1/BAK, perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah tanggal 3 September 2025.