SURYA.CO.ID - Pemasangan bendera bajak laut dari kartun One Piece jelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, tengah viral di media sosial.

Dalam video beredar di TikTok, bendera One Piece berkibar berdampingan dengan bendera Merah Putih di beberapa atap rumah hingga pinggir jalan.

Warganet menilai, aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemerintahan saat ini.

Sementara anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyebut bahwa fenomena pengibaran bendera One Piece tersebut menjadi tanda lunturnya pemahaman ideologi Pancasila di kalangan generasi muda.

“Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kemerosotan pemahaman kebangsaan,” ujar Firman, dikutip SURYA.CO.ID dari Tribunnews.

Ia menyebut kemajuan teknologi di masa kini juga sebagai pedang bermata dua, memudahkan akses informasi sekaligus membuka ruang provokasi yang sulit dikendalikan.

Oleh sebab itu menurutnya, fenomena ini menjadi alasan penting untuk memperkuat peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui revisi undang-undang.

Sementara Peneliti Kebijakan Publik, Riko Noviantoro menilai masyarakat perlu juga memahami aturan yang berlaku terkait pengibaran bendera, terlebih selain Merah Putih.

Pasalnya jika pemahaman dihiraukan, maka pengibar bendera dapat dikenakan sanksi.

"Munculnya gagasan untuk mengibarkan bendera One Piece pada 17 Agustus perlu diperhatikan secara cermat, jika ditemukan pelanggaran terhadap pelecehan pada bendera Merah Putih maka berpotensi dikenakan sanksi, ini yang kiranya publik juga memahami," kata Riko, Kamis (31/7/2025).

Ia pun menjelaskan satu di antaranya aturan yang perlu dipahami, yakni tidak mengibarkan bendera One Piece lebih tinggi dari Merah Putih.

Baca juga: 5 Fakta Baru Pembunuhan Driver Ojol Sevi Ayu: Teriakan Korban Terdengar, Syahrama Plin-plan

"Secara pribadi munculnya bendera One Piece tidak boleh lebih tinggi dari Merah Putih."

"Karena bendera Merah Putih menjadi bagian dari lambang kesatuan negara sebagai UU no 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan lagu kebangsaan," jelasnya.

Lalu, bagaimana aturan resmi pengibaran bendera?

Aturan pengibaran bendera

Dalam aturan itu dikatakan, bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Baca juga: 5 Fakta Baru Pembunuhan Driver Ojol Sevi Ayu: Teriakan Korban Terdengar, Syahrama Plin-plan

Pada pasal 21 tertulis dalam hal bendera negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, bendera negara ditempatkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

• Apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, bendera negara dipasang di sebelah kanan; 
• Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, bendera negara ditempatkan di depan baris bendera atau  panji organisasi di posisi tengah;
• Apabila bendera negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan;
• Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi.
• Bendera Negara sebagaimana dimaksud dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi.

Berikut hal-hal yang dilarang dalam pengibaran bendera Merah Putih:

• merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.
• memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial.
• mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.
• mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara.
• memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

Sanksi yang berlaku

Mengutip pasal 66 Undang-undang nomor 124 tahun 2009, terdapat beberapa sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar aturan pengibaran bendera Merah Putih.

Berikut aturannya:

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000, bagi setiap orang yang:

• dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial
• dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud pada aturan sebelumnya.
• mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara
• dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang  dapat  menurunkan kehormatan Bendera Negara.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung