SURYA.co.id - Sosok Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD Jabar fraksi PDIP jadi sorotan usai menyatakan ketersinggungannya dengan pidato Dedi Mulyadi.

Bahkan, gara-gara pidato Gubernur Jawa Barat itu, Doni melakukan walk out di sidang paripurna DPRD Jabar.

Masalah ini berawal dari pidato Dedi Mulyadi di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon pada 7 Mei 2025.

Dedi menyinggung absennya seluruh anggota DPRD dalam acara tersebut.

Ia menilai para legislator tak menunjukkan sikap saling menghargai sebagai sesama pemangku kebijakan.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," ujar Dedi dalam video yang diunggah di instagramnya.

Tak hanya soal absensi, Dedi juga menyinggung sikap DPRD Jabar yang menurutnya kerap bertentangan dengan upaya eksekutif dalam membangun daerah.

Baca juga: Jawaban Santai Dedi Mulyadi Usai Disentil KPAI Terkait Kirim Siswa ke Barak, Mereka Lebih Mengerti

Ia menyayangkan bahwa beberapa program yang dinilai pro rakyat justru dituding melanggar konstitusi.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," lanjutnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk merenungkan kembali tujuan utama mereka sebagai pelayan publik.

 "Kita semua harus sadar, untuk siapa sebenarnya kita bekerja," ucapnya.

Perseteruan ini memuncak dalam sidang paripurna DPRD Jabar yang diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan.

Doni Maradona Hutabarat, anggota DPRD dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa pidato Dedi di Musrenbang telah mendiskreditkan lembaga legislatif.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi. Beliau menyampaikan dan saya berpikiran beliau mendiskreditkan DPRD Jabar.

Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni pada Jumat (16/5/2025).

Ia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip trias politica yang menuntut kerja sama antar-lembaga.

"Negara dibentuk berdasarkan trias politika, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai," tegas Doni.

Doni juga menyindir gaya kepemimpinan Dedi yang dianggap terlalu individualistik. Ia menuntut Dedi memberikan klarifikasi atas pidatonya dalam Musrenbang.

Tanpa klarifikasi, Fraksi PDIP enggan terlibat dalam pembahasan program-program gubernur.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujarnya.

Rekam Jejak Doni Maradona

Menurut penelusuran SURYA.co.id, Doni Maradona Hutabarat, S.H. adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2024–2029.

Ia mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 6, yang mencakup Kabupaten Bogor, dan berhasil meraih 48.157 suara pada Pemilu 2024 .

Lahir di Kota Dumai, Doni menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMU Negeri 1 Dumai pada tahun 2000. Ia kemudian melanjutkan studi hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan lulus pada tahun 2006. 

Selain aktivitas politiknya, Doni juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan sebagai Dewan Pembina POSPERA Jawa Barat, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan PDIP.

Sebagai anggota DPRD Jawa Barat, Doni tergabung dalam Komisi IV yang membidangi sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, perhubungan, perumahan rakyat, dan lingkungan hidup

 Peran ini menunjukkan keterlibatannya dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan strategis di bidang pembangunan daerah.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id