SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Korupsi masih ada di mana-mana dan muncul dalam berbagai bentuk.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memberikan pembekalan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perempuan Antikorupsi Tahun 2025, di Gedung Binaloka Kantor Gubernur Jatim, Jumat (9/5/2025). 

Mengundang 100 kepala sekolah dan juga guru dari berbagai daerah di Jatim, pembekalan ini menjadi momentum untuk menjadikan perempuan garda terdepan dalam pencegahan tindakan korupsi di Jatim.

Sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono menyatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin menjadikan perempuan sebagai agent of change dalam mencegah tindakan korupsi di Jawa Timur. 

Karena sebagai perempuan, masing-masing memiliki tiga peran, pertama sebagai ibu dari anak, istri dari suami dan juga dirinya sebagai bagian dari lingkungan dan masyarakat di lingkungannya. 

“Kita ingin tanamkan menanamkan integritas untuk budaya antikorupsi, karena pencegahan korupsi ini tidak hanya didomain dari aparat tetapi juga partisipasi masyarakat,” tegas Adhy.

“Ini kami jadikan agen of change di mana mereka nanti akan bergabung dengan penyuluh antikorupsi untuk memberikan dampak agar Jatim bisa kuat dalam pencegahan korupsi dan memberikan nilai-nilai dalam moral dan integritas,” imbuhnya.

Terlebih yang dilibatkan sebagai peserta hari ini adalah mereka kepala sekolah dan juga guru. Mereka di lapangan banyak bersinggungan dan berkegiatan di daerah yang rawan korupsi. 

Seperti mengelola dana BOS, BPOPP dan juga anggaran-anggaran yang berbahaya jika sampai terjadi penyelewengan.

Dikatakan Adhy, dalam lingkungan organisasi Pemprov Jatim, SMA/SMK negeri adalah unit terkecil namun dana yang dikelola besar.  

Selain itu juga banyak kegiatan teknis yang dilakukan para guru dan kepala sekolah yang dekat dan rawan ‘terpeleset’ dalam tindakan korupsi. 

“Sehingga kita upayakan supaya pendidikan antikorupsi ini bisa maksimal diserap oleh para perempuan khususnya bagi guru dan juga kepala sekolah yang jadi peserta di kesempatan ini,” tegasnya. 

Di sisi lain, Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, David Sepriwasa mengatakan kegiatan ini ingin mengajak partisipasi bagi perempuan agar dibekali bagaimana bisa melakukan pencegahan korupsi. Dengan memanfaatkan fungsi perempuan istri, ibu dan masyarakat. 

“Maka di sini kita memberikan materi apa saja peran perempuan sebagai support system dalam pencegahan korupsi. Dan antusiasmenya Alhamdulillah ramai dan bisa bermanfaat karena KPK punya tiga strategi. Yaitu pendidikan pencegahan dan penindakan,” tegasn David.

“Ini penting karena yang menjadi pintu masuk tindakan korupsi adalah niat. Maka bagaimana caranya agar tidak terbesit niat melakukan korupsi. Paling penting adalah integritas. Kalau sistem sudah bagus tetapi integritasnya susah,” pungkasnya. ****