SURYA.co.id - Gara-gara Letjen Kunto Arief Wibowo, anak Try Sutrisno, batal dimutasi, muncul reaksi keras dari anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin bahkan meminta agar kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dievaluasi.

Demikian TB Hasanuddin merespons pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).

“Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” kata Hasanuddin.

TB Hasanuddin mengkritik keras kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto di TNI.

Seharusnya, kata TB Hasanuddin, Agus Subiyanto menolak mutasi jika tidak berdasarkan kepentingan organisasi.

“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi,” ujar TB Hasanuddin.

Menurut TB Hasanuddin, pembatalan mutasi tujuh perwira tinggi TNI justru membuat stabilitas internal terganggu dan netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara dipertanyakan oleh publik.

“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin.

Baca juga: Alasan Letjen Kunto Batal Dimutasi, Tak Terkait Try Sutrisno Tandatangani Usulan Gibran Diganti

Berimbas Pada Perwira Lain

Sebelumnya, pembatalan mutasi tujuh perwira TNI yang sebelumnya diatur berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP 554/IV/2025 tanggal 29 April 2025, berimbas pada sosok perwira penggantinya.

Salah satunya Eks Ajudan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Laksamana Muda Hersan,  

Sebelumnya Laksda Hersan sudah diplot akan menggantikan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI.

Sempat tersiar kabar mutasi Letjen Kunto terkait dengan dukungan ayahnya, Try Sutrisno bersama Forum Purnawirawan TNI-Polri agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden RI.

Try Sutrisno sempat disebut sebagai salah satu purnawirawan TNI yang menandatangani dokumen dukungan pencopotan Gibran.

Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi. 

Menurutya, pembatalan mutasi Letjen Kunto tak ada kaitannya dengan sikap orangtuanya.

“Tidak ada persepsi apa-apa kepada publik, memang organisasi dan perkembangan dinamika,” kata Kristomei.

Dengan pembatalan ini, berarti Letjen teta[ menjabat sebagai Pangkogabwilhan I TNI. 

Lalu bagaimana nasib Laksamana Muda Hersan?

Baca juga: Rekam Jejak Laksda Hersan, Eks Ajudan Jokowi Batal Gantikan Letjen Kunto Arief Anak Try Sutrisno

Kristomei memastikan Laksda Hersan tetap menduduki jabatan semula. 

 "Dari alur rangkaian yang mengikuti mutasi Letjen Kunto ternyata belum seluruhnya dapat bergeser saat ini. Dengan pertimbangan adanya tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh pejabat saat ini dan perkembangan situasi,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi, Jumat (2/5/2025).

“Oleh karena itu, diputuskan untuk menunda atau meralat perubahan tersebut,” ujar dia.

Kristomei menjelaskan, dalam mutasi TNI, apabila seorang perwira tidak dapat digeser dari jabatannya, perwira-perwira lainnya pun tidak dapat digeser pula.

Dalam hal ini, karena Kunto tidak digeser, Hersan pun tidak ikut digeser untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kunto dan begitu seterusnya.

"Kalau misalnya Pak Kunto bergeser, berarti yang ini sudah diberikan ke Kunto terus selanjutnya," kata Kristomei.

"Nah, dari rangkaian tadi itu, ada beberapa perwira yang memang masih dibutuhkan organisasinya saat ini untuk melakukan sesuai dengan perkembangan situasi dan ancaman saat ini," ujar dia menegaskan.

Mutasi Letjen Kunto Disebut Tak Lazim

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (1/5/2025), menilai bahwa mutasi terhadap Letjen Kunto yang baru menjabat selama empat bulan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) itu terbilang cepat dan tidak lazim.

Menurut dia, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terutama karena terjadi tak lama setelah nama sang ayah, Try Sutrisno, muncul dalam Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran dicopot dari jabatan wapres.

”Mungkin saja, karena jabatan empat bulan itu relatif cepat. Pasti menimbulkan pertanyaan publik, kenapa tiba-tiba dirotasi,” ujar Beni, melansir dari Kompas.id.

Beni lebih lanjut menyampaikan, dalam mutasi dan rotasi di tubuh militer, tidak tertutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar kebutuhan organisasi.

”Apakah karena kritisisme Pak Try Sutrisno sehingga itu terjadi, bisa saja ada kaitannya,” ucapnya.

Yang juga menjadi sorotan adalah sosok pengganti Letjen Kunto, yakni Laksda Hersan, yang sebelumnya dikenal sebagai ajudan Presiden Jokowi. Beni menyebut hal ini berpotensi memunculkan spekulasi liar di tengah publik.

”Itu aneh juga. Pasti ini akan menimbulkan spekulasi liar jika tidak mampu dijelaskan dengan baik oleh pihak TNI,” katanya.

Namun, Markas Besar TNI membantah hal itu dan menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

Ia menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang rutin dan wajar dalam sistem pembinaan karier di lingkungan TNI.

”Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang.

Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” ujar Kristomei.

Di samping itu, lanjut Kristomei, rotasi ini menunjukkan komitmen Panglima TNI dalam mendorong peningkatan kinerja satuan dan memperkuat soliditas di seluruh lini organisasi.

Hal ini dinilai sesuai dengan visi TNI yang selalu adaptif terhadap berbagai dinamika global serta perubahan tantangan strategis dalam pertahanan negara.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), TB Hasanuddin, memilih tidak berkomentar lebih jauh terkait dugaan adanya motif politis dalam mutasi tersebut.

”Saya tak mau berkomentar dulu. Tetapi, saya tak yakin dengan spekulasi yang ada. Tunggu dulu penjelasan dari pihak TNI,” ujarnya singkat.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id