SURYA.co.id | SURABAYA - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, membuka pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XIV tahun 2024 di BPSDM Jawa Timur, Selasa (28/5/2024).

Diikuti 60 orang peserta dari kementerian lembaga RI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota di luar Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur PKN Tk II ini dilakukan menggunakan metode blended learning selama 107 hari efektif.

Saat membuka PKN Tk II, Adhy mendorong ASN peserta pendidikan untuk menciptakan gagasan inovatif untuk menjawab tema transformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.

"Jawa Timur sangat fokus untuk penurunan kemiskinan, kita masih dua digit, target berikutnya harus di bawah 10 persen. Hal ini karena semua perubahan itu berawal dari pimpinan dinas, pimpinan bidang yang mampu melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di bidang kemiskinan," ucapnya.

Adhy mengatakan tema yang diangkat kali ini sejalan dengan salah satu fokus reformasi birokrasi (RB) tematik yang digagas oleh Kementerian PAN RB yaitu pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Jawa Timur sendiri termasuk menjadi proyek percontohan pelaksanaannya.

"Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 % pada maret 2023," ungkapnya.

Ia menuturkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, target kemiskinan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 7–8 %.

Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem sesuai instruksi presiden no 4 tahun 2022 memandatkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

"PRnya tahun 2024 ini kemiskinan ekstrem di jawa timur harus 0 persen, dan harus tuntas di akhir tahun ini" tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Ia menegaskan pemerintah harus melakukan intervensi, di antaranya, melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan serta tentunya mengendalikan kondisi ekonomi makro.

"Dalam penerapan intervensi tersebut, ketepatan sasaran dan keterpaduan program serta sinergi multipihak tentunya menjadi hal penting," tegasnya.

Menurutnya ada beberapa faktor yang harus dilakukan untuk memudahkan pencapaian target penurunan kemiskinan salah satunya pemetaan data kemiskinan di wilayahnya.

Ia menyebut harus ada satu data terintegrasi yang bisa memetakan siapa, di mana dan apa kebutuhannya orang miskin di wilayah tersebut.

"Ini yang membuat kita benar-benar tidak targeted menghadapi persoalan itu, programnya banyak dari pusat, dari provinsi dari kabupaten tapi tidak targeted," ujarnya.