SURYA.co.id - Sepak terjang Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menggertak Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini jadi sorotan.

Aksi kritis Melki memang selama ini selalu jadi sorotan publik. Seperti sebelumnya ia pernah mengkritik keras DPR RI terkait Perppu Cipta Kerja.

Dan kini ia menjadi sorotan karena malayangkan gertakan untuk Presiden Jokowi.

Dalam video yang beredar, tampak Melki menanyakan apakah Presiden Jokowi mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah.

Video tersebut ternyata adalah cuplikan video podcast Youtube eks ketum KPK Abraham Samad berjudul "Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP”.

Di dalam video, Melki membahas perihal kondisi Indonesia hari ini.

Melki kemudian menyebut bahwa di tahun ke-10 atau tahun terakhir Jokowi menjadi presiden, apakah ia mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. 

"Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video itu.

Lantas, seperti apa sepak terjang Ketua BEM UI itu sebelumnya?

Melansir dari tayangan youtube Tribun Sumsel, Melki Sedek Huang adalah ketua BEM UI 2023 yang terpilih sejak Januari 2023. Baru 3 bulan ini menjabat sebagai ketua BEM UI yang sebelumnya sebagai BEM Fakultas Hukum (FH) UI.

Meski baru 3 bulan menjabat, beberapa gebrakan telah dilakukan sejak BEM UI berada di bawah kepemimpinan Melki Sedek Huang.

Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa jurusan Administrasi Hukum di Universitas Indonesia.

Selain itu Melki Sedek juga aktif dalam berbagai proyek, relawan, dan organisasi seperti Barisan Inti Makara Merah (BARIKARA) sejak 2019 hingga sekarang.

Pada Juni 2020, Melki dinobatkan sebagai Best Staff of Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2020.

Melki telah menyelesaikan program magang di salah satu firma hukum, yaitu Legal Intern di Tampubolon, Tjoe, and Partners Law Firm pada November 2022.

Diketahui pula jika The Jakarta Legal Aid Institute dan Tampubolon, Tjoe, and Partners Law Firm, juga menjadi tempat ia menimba pengalaman di bidang hukum.

Dia selalu hadir dalam beberapa acara dan undangan resmi media untuk menjadi pembicara terkait isu terbaru yang terjadi di Indonesia.

Masuk menjadi bagian dari BEM UI sejak Januari 2022, akhirnya Melki Sedek Huang mencalonkan diri sebagai Presiden BEM UI pada Desember 2022 dan terpilih.

Terkait kritik tajam BEM UI melalui media sosial, berbagai respon masyarakat sangat beragam mulai dari bentuk dukungan maupun meragukan kritik keras tersebut.

Gertak Jokowi

Gertakan kepada Presiden Jokowi diucapkan Melki dalam video podcast Youtube eks ketum KPK Abraham Samad berjudul "Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP”.

Di dalam video, Melki membahas perihal kondisi Indonesia hari ini. Melki kemudian menyebut bahwa di tahun ke-10 atau tahun terakhir Jokowi menjadi presiden, apakah ia mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah. 

"Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video itu.

Melki di podcsat tersebut juga membahas perihal bahwa saat ini gerakan dari seluruh elemen telah bersatu. Kata ketua BEM UI itu, hal tersebut merupakan gelombang perlawanan yang sangat besar. 

Melki mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai sosok yang menembar ketakutan bagi anak muda untuk bersuara. 

Melki juga membahas aspirasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja.

Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak mendapat respons dari Jokowi.

Melki kemudian menanggapi.

"Mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke PT Pos Indonesia untuk dibikinkan kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi. Itu yang pertama," kata Melki.

"Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem persuratan dan administrasi di PT Pos kalau semua surat itu nyampai tapi surat teman-teman Papua tidak nyampai ke Presiden Jokowi," tutur Melki.

"Ketiga, kalau memang surat itu sampai, artinya yang salah bukan di PT Pos, (tapi) di Presiden Jokowi-nya, karena dia nggak mau jawab," ujarnya.

Melki yakin surat BEM UI dan surat aspirasi masyarakat lainnya pasti sampai ke Presiden Jokowi, tapi respons yang diharapkan BEM UI dia rasa tidak muncul.

Melki juga menyoroti kondisi antikorupsi di Indonesia saat ini sudah jelek. Indonesia tidak bisa dibilang terbuka terhadap kebebasan berpendapat.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti disebutnya telah dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat.

Sebanyak 90 orang dari BEM UI diangkut di aksi May Day 2021 usai demonstrasi.

Mahasiswa di Universitas Bangka Belitung disebutnya diancam drop out karena mengikuti aksi demonstrasi. Rektor sebuah kampus di Jawa Timur disebutnya melarang mahasiswa berdemonstrasi.

"Harusnya pemerintah memandang indeks demokrasi ini bukan sekadar angka, tapi lihatlah realitas di lapangan. Masyarakat takut nggak berpendapat di era Joko Widodo?" kata Melki.

DPR yang seharusnya menjadi wadah demokrasi rakyat dinilainya sudah tidak lagi mewakili rakyat tapi mewakili kepentingan pemerintah eksekutif.

Dia dulu ingin DPR menolak RUU Cipta Kerja karena rakyat tidak ingin RUU itu disahkan menjadi UU. Dia juga ingin DPR meninjau ulang Revisi UU KUHP, juga menolak Revisi UU KPK.

Melki juga menyoroti kondisi kebebasan berbicara di ranah media sosial internet.

Akun Twitter BEM UI disebutnya diretas usai mengemukakan pendapat politik.

Dia merasa peretas akun medsos BEM UI adalah orang yang tidak suka kritik terhadap Presiden Jokowi.

"Sebenarnya kalau dibilang di masa Pak Jokowi kita bebas untuk berbicara, saya sepakat. Kita bebas untuk ngomongin apa saja. Tapi sehabis berbicara, mungkin kita tidak bebas," ujar Melki.

Meski demikian, Melki mengimbau anak-anak muda tidak putus asa dan takut.

Dia mendorong semuanya memperjuangkan harapan agar kondisi demokrasi dan keadilan di Indonesia lebih baik.

Anak muda harus berjuang untuk masa depannya dengan tetap bersuara lantang mengkritisi keadaan.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id