Baca tanpa iklan
SURYA.co.id - Masalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tampaknya masih jadi perhatian utama bagi Wakil Presiden Maruf Amin.
Bahkan Wapres mengadakan pertemuan khusus dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta.
Wapres Maruf Amin meminta agar Panglima TNI menindak lebih tegas KKB Papua tapi tetap humanis.
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengungkapkan dalam pertemuan itu Maruf Amin menekankan tentang pentingnya pengamanan Papua.
"Pengamanan Papua ditegaskan oleh wakil presiden itu adalah sebagai prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan di Papua," ujar Masduki kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Wapres Ma'ruf Amin Minta Panglima TNI Gunakan Ketegasan Dalam Pengamanan Wilayah Papua'.
Maruf Amin meminta agar Panglima TNI memberikan perhatian kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Masduki mengungkapkan Maruf meminta Panglima TNI menyiapkan infrastruktur untuk pemerintahan di DOB.
Saat ini, Maruf menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
"Wakil presiden itu menekankan supaya perkantoran-perkantoran yang dibutuhkan di daerah wilayah-wilayah baru provinsi baru itu segera dipersiapkan, infrastruktur awal dan seterusnya supaya dipersiapkan, dan itu juga disanggupi oleh bapak panglima," ungkap Masduki.
Dalam pertemuan itu, Maruf Amin juga meminta agar TNI menggunakan pendekatan humanis, teritorial, namun dengan ketegasan dalam penanganan wilayah Papua.
Panglima TNI, kata Masduki, menyanggupi permintaan Ma'ruf tersebut.
Bahkan Panglima TNI bakal segera mengunjungi wilayah Papua.
"Dia akan berangkat ke Papua dan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diinginkan oleh wakil presiden, yaitu bagaimana agar Papua tetap pendekatannya pendekatan humanis, pendekatan pendekatan teritorial tetapi dengan ketegasan ketegasan," tutur Masduki.
"Jadi istilahnya Wapres itu defensif aktif dan itu oleh Panglima TNI disanggupi dan akan dilaksanakan secara lebih tegas," tambah Masduki.