Baca tanpa iklan
SURYA.CO.ID - Sejumlah fakta terungkap dari kabar ketidakharmonisan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.
Isu tidak akurnya Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung Abdurachman diungkap Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR RI, Senin (5/9/2022).
Awalnya Effendi Simbolon menyinggung tidak hadirnya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di rapat tersebut.
Jenderal Dudung diwakili Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.
Sementara Jenderal Andika Perkasa hadir bersama KSAL Laksamana Yugo Margono, dan KSAU Fadjar Prasetyo.
Baca juga: KEHEBATAN Anak Buah Jenderal Andika Perkasa di Kuningan yang Mengikuti Latihan Tempur Intel
Menurut Effendi, bukan kali ini saja Jenderal Andika tidak satu acara dengan Jenderal Dudung.
"Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum, Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ," ujar Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
EFfendy menyebut ada banyak temuan yang mengungkap adanya subordinary, disharmoni dan ketidakpatuhan di tubuh TNI.
Dengan keras Effendi bahkan menyebut TNI layaknya gerombolan.
"lebih-lebih ormas jadinya. tidak ada kepatuhan," sebut politisi PDI Perjuangan ini.
Effendi pun mengingatkan bahwa penggerak kekuatan TNI itu selain presiden juga DPR.
"Tanpa persetujuan DPR, Presiden tidak bisa mengerakkan TNI.
TNI hanya alat, hanya insrumen.
Bapak-bapak Jenderal hanya nakhoda sesaat," seru Effendi Simbolon.
Berikut sejumlah fakta tidak akurnya Jenderal Andika dan Jenderal Dudung yang diungkap Effendi Simbolon:
1. Kasus Brigjen I tak diproses
Effendy menyebut ada pembangkangan di tubuh TNI.
Pembangkatangan dan ketidakpatuhan ini lah yang akan memporak-porandakan TNI.
Dia mencontohkan adanya kasus pembakaran mayat-mayat di Papua yang melibatkan oknum berinisial Brigjen I.
Menurutnya, tersangka Brigjen I sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri.
"Ada apa pembangkangan ini.
Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI." katanya.
2. Anak KSAD tak lolos Akmil
Effendy juga mengungkap, ketidakharmonisan antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung juga diwarnai kabar tidak lolosnya putra KSAD dalam seleksi calon perwira Akademi MIliter (Akmil).
"Saya ingin penjelasan dari Jenderal TNI Andika dan Jenderal Dudung Abdurachman.
Ada apa terjadi disharmoni begini. ketidakpatuhan.
Sampai urusan anak KSAD gagal jadi Akmil jadi isu," katanya.
Effendi pun mempertanyakan kenapa isu itu menjadi liar.
"Emang kalau anak KSAD kenapa? emang harus masuk?.
Emang kalau anak presiden harus masuk.
Siapa bilang, ketentuan siapa?
"Jangan seperti ini, kalau ketentuan mengatakan tidak ya tidak.
Tidak ada diskresi," ungkapnya.
3. Singgung Capres
Dikatakan Effendy, isu ketidakharmonisan di tubuh TNI selalu terjadi berulang-ulang.
Dia mencontohkan ketika Jenderal (purn) Moeldoko menjadi KSAD juga tidak harmonis dengan Jenderal Gatot Nurmantyo yang menjadi penggantinya.
"Masak setiap ada Panglima TNI dari KSAD begitu terus.
Dari Pak Moeldoko ke Pak Gatot. Dari Pak Gatot ke Pak Hadi. Dari Pak Hadi ke Pak Adika. Dan kini Pak Andika ke Pak Dudung (KSAD) begini," gerutunya.
Effendy pun mengingatkan bahwa ada 450 ribu tentara yang menjadi tanggung jawab mereka.
"Kalian sudah menikmati amanah kok gak bisa," katanya.
Effendy pun menyoroti isu kontestasi politik yang melandasinya.
"Kalian mau manggung jadi capres jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan ini.
Saya mohon yang bersangkutan hadir," regas Effendi sampai meminta agar JEnderal Dudung dihadirkan untuk bisa rapat bersama Jenderal Andika membahas ketidakharmonisan ini.
"Menteri pun harus hadir sebagai pembina. Saya ingin penjelasan," tandasnya.
Jawaban Jenderal Andika Perkasa
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan tidak ada masalah dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Penyataan ini menyusul isu ketidakharmonisan hubungannya dengan Jenderal Dudung yang diangkat dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Kompleks Parlemen, Senin (5/9/2022).
"Ya, dari saya tidak ada (masalah) karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini, jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," kata Andika.
Andika mengungkapkan, selama menjabat sebagai Panglima TNI, dia hanya menjalankan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan peraturan perundangan.
Namun, bukan menjadi masalahnya jika peraturan tersebut dianggap berbeda oleh pihak lain.
"Manakala hal itu diterima berbeda A, B, C, ya itu terserah bagaimana menyikapi, tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan," jelas dia.
Saat ditanya lebih lanjut, ia tidak ingin berkomentar mengenai Dudung. Dia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Dudung.
"Itu ditanyakan langsung aja. Menurut saya kita tetap menjalankan kegiatan kita sesuai peraturan perundangan, jadi enggak ada yang berbeda, dan enggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita," jelas Andika. (kompas.com)