Baca tanpa iklan
SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Kesejukan semilir angin berhembus dari Jalan Indrapura Surabaya, ‘membelai’ sudut-sudut pesantren di seluruh Jawa Timur.
Itu setelah Pemprov dan DPRD Jatim mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam rapat paripurna, Senin (6/6/2022).
Perda inisiatif dewan yang menjadi pembahasan dalam setahun terakhir itu seolah menjadi oase bagi dunia pesantren.
Selain memberikan kepastian hukum, perda tersebut juga menjadi payung hukum bagi pesantren untuk mendapatkan keadilan yang sama dalam dukungan fasilitas dari pemerintah.
Pengasuh Ponpes Al Anwar, Desa Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, KH Muchlis Muksin menyambut gembira hadirnya Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren yang telah disahkan pihak Eksekutif dan Legislatif Provinsi Jatim.
“Kami sangat bahagia dengan perda itu. Apalagi Ibu Khofifah (Indar Parawansa) segera menerbitkan pergub (Peraturan Gubernur) nya. Sehingga untuk mengakses itu, aturan teknisnya lebih spesifik,” ungkap Kyai Muchlis ketika dihubungi SURYA.co.id, Rabu (8/6/2022).
Terdapat beberapa poin penting yang diamanatkan dalam Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
Di antaranya adalah tentang rekognisi atau pengakuan di bidang pendidikan.
Seperti penyetaraan lulusan madrasah diniyah awaliyah, wustha, ulya, dan lembaga pendidikan non formal lainnya dengan pendidikan umum.
Perda tersebut juga mengamanatkan penempatan tenaga kesehatan serta alokasi dana beasiswa bagi para santri, alumnus, hingga guru.
Dengan harapan, mereka dapat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kyai Muchlis menjelaskan, dukungan pemerintah terkait fasilitas pengembangan dunia pesantren sangat dibutuhkan.
Mengingat pesantren saat ini sudah menjadi rujukan serta tujuan para wali atau orang tua santri di tengah terjadinya dekadensi moral.
Pengaruh narkoba dan sejenisnya, lanjut Kya Muchlis, sudah menghantui lingkungan sekitar kita.
Karena itu, pesantren menjadi satu-satunya sarana dalam upaya menempa keimanan generasi bangsa.