Baca tanpa iklan
SURYA.co.id - Di tengah proses penghitungan suara yang terus dilakukan oleh beberapa lembaga survey terpercaya seperti Real Count KPU, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan pernyataan tegas
Pernyataan tegas Panglima TNI dan Kapolri terkail Pemilu 2019 ini diungkapkan saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (18/4/2019)
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, aparat keamanan tidak akan memberi toleransi atas tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019.
TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan hingga berakhirnya seluruh tahapan pemilu 2019.
"Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan menggangu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi," kata Panglima TNI
• VIDEO Detik-detik Sandiaga Uno Pergi & Tak Ikut Prabowo Rayakan Klaim Kemenangan, Beri Isyarat ini
• Tayangan Hasil Quick Count Metro TV Unggulkan Prabowo-Sandi Terlanjur Viral, ini yang Sebenarnya
• Video Pria Tak Terima Hasil Quick Count Pemilu 2019 Viral di WA & Medsos, Sampai Banting Televisinya
• 3 Fakta Terbaru Pengemudi Fortuner Ngamuk di Tol Pancoran yang Videonya Viral, Begini Pengakuannya
Dalam jumpa pers tersebut, Panglima TNI juga didampingi Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian dan para pejabat TNI-Polri.
Panglima TNI juga berterima kasih kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan semua pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaran Pemilu Serentak, Rabu (17/4/2019).
''Akhirnya, pemilu berjalan aman, damai, dan lancar.
"NKRI" ucap Panglima TNI. "Harga mati," jawab para pejabat TNI-Polri.
Senada Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta tidak ada mobilisasi massa menyikapi pemungutan suara Pemilu 2019
Kapolri meminta semua pihak menunggu hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Seluruh respons atas Pemilu harus dilakukan sesuai konstitusi.
"Kami menghimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi, baik mobilisasi merayakan kemenangan atau mobilisasi ketidakpuasan," kata Kapolri
Kapolri menambahkan, jika ada pihak yang keberatan atas jalannya pemilu, maka gunakan mekanisme konstitusional.
Misal, jika ada dugaan pelanggaran peserta pemilu, maka laporkan kepada Bawaslu.
Jika yang melanggar penyelenggara pemilu, maka laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Kemudian, jika ada yang merasa terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka ajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
"Namun, kalau ada langkah-langkag di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inskonstitusional yang akan menganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polri dan TNI, kami sepakat untuk menindak tegas dan tidak mentolelir," tegas Kapolri.
Kapolri mengingatkan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin nantinya, kata Kapolri, mendapat legitimasi yang kuat.
"Jadi siapapun yang terpilih mendapat legitimasi yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional melawan kehendak rakyat, itu sama saja menghianati keinginan rakyat," kata Kapolri.
Kapolri menegaskan, Polri bersama TNI sudah sepakat untuk menindak segala upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia mengingatkan, pihaknya mampu mendeteksi jika ada gerakan-gerakan inkonstitusional. Kapolri memastikan pihaknya akan menindak sesuai aturan.
Berikut video selengkapnya
• Detik-detik Pos TNI AL Dirusak Warga di Lhokseumawe, Aceh, Kapolda: Persoalan Sudah Selesai
• UPDATE Kenaikan Gaji PNS 2019 Diungkap Sri Mulyani, Pencairan Hampir 100 Persen Kecuali 2 Daerah
• Permintaan Maaf Sandiaga Uno Usai Tak Ikut Prabowo Rayakan Klaim Kemenangan, Mohon Doa Kesembuhan
• Ahmad Dhani Pernah Bersedia Rujuk dengan Maia Estianty Tanpa Ceraikan Mulan Jameela, Saya Kuat
Sebelumnya, panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sempat memberikan pernyataan soal pengamanan Pemilu 2019
Video pernyataan panglima TNI ini diunggah oleh Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) Mayjen TNI (Mar) Suhartono melalui akun Instagram @suhartono323, Selasa (9/4/2019) malam.
Dalam video tersebut, Hadi yang didampingi oleh para kepala staf angkatan dan kepala staf pasukan khusus TNI memberikan keterangan terkait pengamanan pemilu.
Dalam pemaparannya, Hadi dan para petinggi TNI itu berpose dan menaruh tangan di pinggang, sementara para staf pasukan khusus mengalungkan senapan mereka.
Hadi menegaskan, pihaknya siap mengamankan Pemilu 2019.
Ia juga menjamin bahwa TNI akan selalu menjaga netralitas dalam politik ini.
Hadi juga secara tegas menyatakan, TNI akan berhadapan dengan pihak-pihak yang berani menggangu stabilitas dan keutuhan negeri.
Berikut ini pernyataan lengkap Marsekal Hadi:
"Saya, Panglima TNI, didampingi oleh kepala staf angkatan, dan komandan pasukan khusus TNI, menyatakan bahwa TNI dan jajaran siap mengamankan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.
Dan kami menekankan bahwa politik TNI adalah politik negara. TNI netral dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres 2019.
Dan saya ingin memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, menganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI.
Saya ulangi, akan berhadapan dengan TNI. Ingat, TNI adalah bentengnya NKRI.
NKRI, harga mati!
Terima kasih, itu pernyataan dari saya. Mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia juga bisa mengerti apa yang disampaikan oleh seluruh prajurit TNI, Terimakasih."
Dilansir dari Kompas.com, pernyataan Marsekal Hadi ini disampaikan seusai latihan penanggulangan terorisme yang dilakukan Tim Satgultor TNI di lingkungan Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (9/4/2019).
Dikutip dari Tribunnews.com, Marsekal Hadi didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna.
Latihan Penanggulangan Terorisme melibatkan sekitar 500 sampai 600 prajurit dari tiga pasukan khusus TNI, terdiri dari Satuan-81 Kopassus TNI AD, Detaseman Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL dan Satbravo-90 Paskhas TNI AU.
Latihan juga melibatkan sejumlah alutsista TNI antara lain helikopter Super Puma TNI AU dan heli Bell TNI AD untuk menurunkan pasukan di atas gedung hotel Mercure Ancol.
Selain itu tampak juga sejumlah sea rider dengan senjata lengkap yang digunakan untuk mengejar kapal yang digunakan oleh teroris untuk membawa kabur sandra dalam skenario pembebasan sandra.
Dimulai pukul 08.30, simulasi 30 menit itu terasa menegangkan.
Diskenariokan, teroris sudah mengepung Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.
Seorang pejabat disandera. Hotel disabotase. Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI) segera melakukan negosiasi sebagai bagian dari soft power approach.
Di saat yang sama, tim Satgultor TNI sekaligus bersiap-siap melaksanakan operasi khusus melalui rapid response crisis action planning.
Aparat menunggu perintah dari Dansatsus untuk mulai melaksanakan pembebasan sandera. Setelah izin diberikan, operasi pembebasan sandera dimulai.
Di atap Hotel Mercure, tampak penembak jarak jauh melepaskan pelurunya tepat ke arah teroris yang berjaga.
Di saat yang bersamaan, dua unit motorized special action unit melumpuhkan teroris yang berjaga di depan hotel, lobi, dan aula.
Dua helikopter tampak menurunkan aparat dan menggunakan teknik breaching untuk membebaskan sandera di kamar hotel.
Sadar atas kehadiran para petugas, teroris pun melarikan diri. Seorang teroris berlari ke area jetski, seorang lainnya ke tempat parkir namun berhasil dibekuk aparat.
Ternyata, dua teroris lainnya berhasil membawa sandera ke sebuah kapal yang telah disiapkan.
Dua unit sea rider dan dua unit jetski yang dikerahkan sukses menghentikan kapal yang ditumpangi teroris dan berhasil menyelamatkan sandera.
Satu unit helikopter diterbangkan untuk mengevakuasi sandera dan membawanya ke rumah aman atau safe house.
Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) Mayjen TNI (Mar) Suhartono menuturkan terdapat beberapa kendaraan yang dilibatkan baik di darat, udara, hingga laut.
"Tadi ada yang menggunakan lintas udara dengan heli, ada yang menggunakan kendaraan darat dan dari laut, ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif-alternatif cara bertindak," ungkap Suhartono.
Kemudian, mereka juga melatih kemampuan teknis aparat di lapangan. Misalnya, latihan tembak yang dilakukan para penembak jitu atau sniper.
Para sniper mempraktekkan tembakan dengan arah vertikal, seperti saat menembak sasaran teroris di atap hotel.
Suhartono menuturkan, para aparat juga mempraktekkan beberapa teknik, misalnya fast roping, saat petugas turun dari helikopter.
"Kita juga menggunakan teknik mendekat dengan fast roping dengan dua heli, ada yang menggunakan fast drive dan dari laut menggunakan jetski atau sea raider," tuturnya.
Teknik lain misalnya breaching, saat petugas menyergap teroris di dalam kamar tempat mereka menyembunyikan sandera.
Mayjen TNI Suhartono menyebutkan, latihan tersebut dilakukan untuk menguji kesiapsiagaan pasukan TNI.
Nantinya, mereka akan diturunkan ke lapangan atas perintah Panglima TNI.
"Pasukan ini akan digerakkan setiap saat atas perintah Panglima TNI apabila ada kasus-kasus yang nyata," ungkap Suhartono.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Panglima TNI: Kami Akan Tindak Upaya Inkonstitusional dan Ganggu Ketertiban", "Kapolri: Jangan Ada Mobilisasi Massa Sikapi Pemilu 2019"