Baca tanpa iklan
SURYA.co.id | SURABAYA - Keterampilan manajerial dan pembukuan para pelaku UMKM dan Koperasi di jatim masih perlu ditingkatkan.
Hal ini terlihat dari sedikitnya jumlah proposal yang lolos dalam pengajuan dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDP) Koperasi dan UMKM.
Dari 1.107 proposal yang masuk, hanya 4 proposal yang lolos dan berhak mendapatkan bantuan dana bergulir.
"Kami yakin UMKM dan koperasi itu tidak melalui bimbingan Dinas Koperasi di daerahnya. Menjadi tugas bersama untuk meningkatkan kualitas dan kiprah mereka," kata Dirut Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kemenkop Braman Setyo, Selasa (27/3/2018).
Hal ini disampaikan Braman ketika membuka Rapat Koordinasi dan Penyaluran Dana Bergulir kepada pelaku koperasi dan UMKM di Hotel Shangri-La, Surabaya.
Selain dari Kementerian Koperasi, Kepala Dinas Koperasi Jatim Hadi Purnomo juga hadir.
Dia menyebutkan, dari seribu lebih proposal Koperasi dan UMKM seluruh Indonesia, tidak satupun proposal dari Jatim yang lolos dan berhak menerima pinjaman modal antara Rp 50 juta hingga Rp 10 miliar.
"Ini bukan charity atau dana hibah. Dana bantuan ini tetap wajib mengembalikan. Tapi sekali lagi memang kualitas proposal yang diajukan rendah," kata Braman.
Dia meminta Dinkop daerah harus membina para pelaku koperasi dan UMKM itu untuk membuat proposal yang standar. Setiap Rakerda Dinkop harus memberi porsi bimbingan dan pelatihan bikin proposal yang bisa dipertanggungjawabkan.
LPDB pada tahun 2018 ini menyediakan total dana pinjaman Rp 2,1 triliun. Dana ini diperuntukkan bagi 4.500 mitra LPDB. Dari jumlah ini hanya 300 proposal yang saat tengah berproses.
Kepala Dinkop Jatim Purnomo Hadi menyebutkan bahwa pihaknya mengakui bahwa perlu peningkatan memperbaiki kualitas proposal. Dana LDPB yang disiapkan untuk Jatim sendiri sebesar Rp 194,7 miliar.
Saat ini ada 31.600 unit koperasi yang ada di Jatim. Dari jumlah itu, hanya 27 ribu yang aktif.