Dari Petani hingga Katering Rumahan, UMKM Dipastikan Jadi Pemasok Utama Program MBG

SURYA.CO.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya hadir sebagai kebijakan pemenuhan gizi nasional, tapi juga membuka pintu pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Sejak awal Program MBG digulirkan, pemerintah memiliki komitmen bahwa UMKM bukan hanya sekadar pelengkap, tapi juga menjadi garda terdepan dalam rantai pasok MBG di seluruh Indonesia. 

Komitmen ini makin ditegaskan melalui rencana penguatan regulasi. Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan kesiapan untuk mendorong pelarangan pabrik besar menjadi pemasok MBG. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang, yang menyebut akan terdapat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. 

Nanik mengungkapkan, seluruh penyediaan menu MBG diserahkan kepada UMKM baik itu sektor pertanian dan perikanan. 

"Kita larang mereka (pabrik-pabrik) besar untuk menjadi penyuplai. Jadi semuanya, misal biskuit, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM dan juga dibuat oleh PKK setempat. Itu masuk dalam Perpres nanti, yang mana, tidak ada lagi bahan pabrikan yang digunakan untuk MBG,” ucap Nanik dikutip dari Kompas.com, Kamis (20/11/2025). 

Nanik juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberi instruksi percepatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas susu, yang kini mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Kebijakan tersebut diharapkan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari program berskala nasional ini tidak terpusat pada industri besar saja, melainkan kembali kepada pelaku usaha lokal yang berada paling dekat dengan komunitas.

Baca juga: Kisah Perjuangan Pak Asdar, Pengantar MBG untuk Anak-anak Sekolah di Pulau Osi

UMKM sebagai Penggerak Utama Rantai Pasok MBG

Pemerintah juga meyakini bahwa peran UMKM dalam program MBG bukan hanya soal mendorong kemandirian ekonomi, tapi juga soal efektivitas distribusi. Dengan UMKM tersebar di seluruh pelosok dinilai paling mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi secara cepat, segar dan sesuai standar yang ditetapkan. 

Dengan memprioritaskan UMKM setempat, pemerintah berharap perputaran ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tapi juga muncul dari desa-desa. Ketika sekolah-sekolah butuh suplai makanan bergizi setiap hari, potensi ekonomi bagi pelaku usaha lokal menjadi sangat besar. 

Harapan itu juga disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, yang menyebut MBG tidak terbatas pada soal gizi anak, tetapi juga penggerak ekosistem usaha dan ekonomi di lapisan bawah. 

“MBG bukan hanya sekadar menyasar peningkatan gizi anak, tetapi juga membangun sebuah ekosistem usaha. Agar betul-betul ekonomi bergerak di lapisan bawah,” ujar Menteri Maman di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

“Sebagai contoh, satu SPPG bisa melibatkan hingga 15 pemasok, dan setiap pemasok memiliki sekitar 3–5 pekerja. Artinya, ada multiplier effect berupa keterlibatan UMKM sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal. Dan itu nyata terjadi,” katanya.

Ribuan UMKM Terlibat dalam Rantai Pasok MBG

Kementerian UMKM turut menegaskan komitmennya untuk memastikan Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMK Riza Damanik mengatakan, Program MBG telah mampu memberikan manfaat ganda bagi para pelaku UMKM. 

“Dari total anggaran MBG, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur, mulai dari sayuran, hasil peternakan, perikanan, hingga perkebunan. Ini adalah peluang besar bagi 29 juta UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di pedesaan, untuk tumbuh dan berkembang,” kata Riza di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Masih kata Riza, hingga Agustus 2025 kemarin, sebanyak 6.435 UMKM sudah terlibat dalam rantai pasok MBG. Mulai dari pemasok bahan baku seperti petani, nelayan, peternak, pedagang pasar, penyedia jasa katering di seluruh daerah Indonesia.