Rekam Jejak Ahok BTP yang Dilantik Jadi Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP, Keluar Masuk 4 Partai

Ahok masuk sebagai pengurus DPP PDIP bersama 36 nama dalam bebagai bidang strategis partai. 

Editor: Musahadah
Tribunnews
PENGURUS - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP dilantik menjadi Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP periode 2025-2030. 

SURYA.CO.ID - Nama Basuki Tjahaja PUrnama alias Ahok BTP masuk dalam jajaran pengurus Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.

Ahok BTP masuk sebagai ketua bidang Perekonomian DPP PDIP. 

Ahok masuk sebagai pengurus DPP PDIP bersama 36 nama dalam berbagai bidang strategis partai. 

Hanya saja, hingga susunan ini diumumkan, belum ada nama Sekjen PDIP yang sebelumnya dijabat Hasto Kristiyanto. 

Megawati masih merangkap jabatan tersebut untuk sementara waktu.

Baca juga: Sah! Megawati Rangkap Jabatan Ketum dan Sekjen, Berikut Susunan Pengurus DPP Periode 2025–2030

“Sekretaris jenderal belum diputuskan oleh Ibu. Jadi Ibu masih merangkap,” kata Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, dalam konferensi pers usai acara.

Politikus asal Papua itu mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Megawati belum menunjuk sosok Sekjen yang baru.

Namun, dia meyakini keputusan itu diambil dengan pertimbangan matang.

“Pasti Ibu punya pertimbangan yang lebih matang untuk kepentingan internal partai ataupun yang lebih besar,” pungkas Komarudin.

Adapun prosesi pelantikan pengurus DPP dipimpin langsung oleh Megawati di atas panggung utama.

Ia lebih dulu menanyakan kesiapan para pengurus untuk dilantik.

“Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati, seperti dikutip dari siaran pers.

“Bersedia!” jawab para pengurus serempak.

Selanjutnya, Megawati memandu pengucapan sumpah jabatan secara bersama-sama oleh seluruh pengurus yang hadir secara fisik di lokasi kongres. 

Berikut Daftar lengkap struktur DPP PDI-P 2025–2030:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Ketua-ketua DPP:

1. Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

2. Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

3. Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

4. Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

5. Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

6. Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Bidang Politik – Puan Maharani

8. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

9. Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

10. BidangPerekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

11. Bidang Kebudayaan – Rano Karno

12. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

13. Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

14. Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

15. Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

16. Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

17. Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

18. Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

20. Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

21. Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

22. Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

23. Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

24. Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

25. Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

26. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

27. Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

28. Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

Sekretariat dan Bendahara:

Sekretaris Jenderal – Megawati Soekarnoputri

Wakil Sekjen Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

Wakil Sekjen Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

Bendahara Umum – Olly Dondokambey

Rekam Jejak Ahok BTP

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP. Inilah Duduk Perkara Kasus Korupsi LNG Pertamina hingga Bikin Ahok BTP Diperiksa.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP. Inilah Duduk Perkara Kasus Korupsi LNG Pertamina hingga Bikin Ahok BTP Diperiksa. (Tribunnews)

Ahok lahir di Manggar, Belitung Timur, pada 29 Juni 1966. 

Dia meraih gelar sarjana Teknik Geologi dari Universitas Trisakti dan memutuskan mengikuti jejak ayahnya menjadi pengusaha.

Pada 1989, ia pulang kampung ke Belitung dan mendirikan CV Panda.

Perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan, sebagai kontraktor PT Timah.

Selama dua tahun menjadi kontraktor, Ahok bermimpi menjadi pengusaha di bidang pembangunan yang lebih besar lagi.

Namun, ia sadar bahwa untuk menjadi pengolah mineral, diperlukan modal yang besar serta manajemen yang profesional.

Untuk itu, ia kembali ke Jakarta dan mengambil S2 di bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetia Mulya.

Setelah meraih gelar Magister Manajemen (MM), Ahok diterima bekerja di PT Simaxindo Primadya di Jakarta.

Perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik.

Ahok berperan sebagai staf direksi bidang analisis biaya dan keuangan proyek.

Namun, tak lama, Ahok ingin mengembangkan usahanya di Belitung sehingga berhenti bekerja dan pulang kampung pada 1992.

Pada 1992, Ahok mendirikan PT Nurinda Ekapersada. Perusahaan itu didirikan sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.

Pabrik yang dimaksud berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Manggar, Belitung Timur.

Sayang, langkahnya terhenti pada tahun 1995. Pabrik Ahok ditutup pemerintah. 

Peristiwa inilah yang pada akhirnya membuat Ahok berniat menjadi pejabat.

Sebab, lanjut dia, pengusaha tidak bisa melawan kebijakan pemerintah.

Maka, pada 2004, Ahok bergabung ke politik. 

Ia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin Dr Sjahrir.

Kepada masyarakat, Ahok menyatakan tak memberikan uang politik. 

Cara itu ampuh dan mengantarkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Setelah tujuh bulan menjadi anggota Dewan, Ahok yang meraih banyak dukungan didorong menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005. 

Ia maju dengan modal Rp 2 miliar, blusukan, dan memberi nomor ponsel pribadinya ke warga.

Ahok mengantongi 37,13 persen suara dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Setelah 16 bulan menjadi bupati, Ahok membenahi sistem keuangan dan birokrasi di Belitung Timur.

Ia juga membangun jaminan sosial dan kesehatan di sana. 

Selain kesehatan gratis, Ahok juga memberlakukan kebijakan sekolah gratis serta beasiswa.

Kesuksesan ini membuatnya maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada 2006.

Ia mengundurkan diri untuk maju pencalonan.

Sayangnya, kendati didukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahok gagal menjadi Gubernur Babel.

Kegagalan itu tak menyurutkan langkah Ahok di politik. 

Pada 2009, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar.

Meski ditempatkan di nomor urut empat, Ahok berhasil meraih suara terbanyak.

Di DPR, Ahok duduk di Komisi II yang membawahkan bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Belum selesai jabatannya di DPR, pada 2012, Ahok dilirik untuk maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. 

Ia pun menyanggupi dan maju lewat Partai Gerindra.

Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan. 

Nama Jokowi yang melambung tinggi ikut menguntungkan buat Ahok.

Jokowi yang ditarik maju ke pilpres dan menang pada 2014 membuat Ahok naik menjadi Gubernur DKI.

Pada 2016, Ahok dilaporkan atas kasus penistaan agama berdasarkan pidato yang diunggahnya saat sedang kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. 

Berbagai gelombang unjuk rasa memprotes Ahok dicopot dan dipenjara.

Pada akhirnya, Ahok kalah dalam pertarungan pilkada dan gagal menjadi Gubernur DKI.

Sudah jatuh tertimpa tangga, seusai kalah pilkada, Ahok divonis bersalah menista agama.

Ia pun dihukum dua tahun penjara sejak 9 Mei 2017.

Pada 24 Januari 2019, Ahok bebas. 

Setelah keluar dari penjara, Ahok kembali aktif dengan mengunggah tayangan di YouTube.

Buku yang ditulisnya kemudian diterbitkan dengan judul Kebijakan Ahok dan dijual dengan harga Rp 1 juta agar Ahok tetap bisa membantu masyarakat.

Ahok juga mengaku menjadi konsultan di perusahaan keluarganya yang bernama PT Basuki Solusi Konsultindo.

Ahok menjadi konsultan bidang politik, bisnis, pemerintahan, dan manajemen.

Perusahaan keluarga tersebut dibentuk saat Ahok masih mendekam di penjara.

Tak kapok, Ahok pun kembali ke politik dengan bergabung ke PDI-P.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ahok Bangkit Lagi! Intip Profil, Rekam Jejak Politik, dan Peran Barunya di DPP PDIP 2025–2030

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved