Raperda Perubahan APBD Lamongan 2025 Disetujui, Ada 6 Program Prioritas Utama

SURYA.co.id | LAMONGAN - Tahapan pembahasan perubahan APBD II Lamongan tahun anggaran 2025 telah selesai melalui rapat paripurna di DPRD Lamongan, Senin (28/7/2025).

APBD II disetujui dan ditandatangani oleh eksekutif, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi  dan legislatif, DPRD Lamongan, sebagai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bupati Yuhronur Efendi mengatakan dalam raperda perubahan APBD tahun anggaran 2025 ini mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas yang berpihak pada rakyat, sesuai harapan dan aspirasi masyarakat.

"Ini bukan pembahasan rutin, melainkan merupakan wujud nyata dari sinergi kelembagaan yang kokoh demi kemajuan Lamongan," kata Kaji Yes.

Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2025 telah disusun berdasarkan proyeksi ekonomi makro nasional, dinamika fiskal daerah, kebutuhan percepatan pembangunan, isu-isu strategis capaian program, tingkat urgensi layanan publik, serta hasil evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi belanja daerah.

Selain itu, raperda perubahan APBD tahun anggaran 2025 akan menjaga kesinambungan fiskal, memperkuat daya saing daerah, memperkuat potensi distribusi dan ekonomi di penghujung tahun 2025.

Postur terakhir pada raperda perubahan APBD tahun anggaran 2025 meliputi perubahan pendapatan Daerah yang diproyeksikan menjadi Rp 3, 237 triliun, sedangkan untuk belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 3, 325 trilun.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan sidang paripurna dalam rangka, penyampaian pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun anggaran 2026.

Pengantar rancangan KUA PPAS memuat arah kebijakan pembangunan tahunan dan alokasi anggaran strategis yang menjadi fondasi dalam penyusunan rancangan APBD.

"Seain sebagai landasan teknokratuk, KUA PPAS tahun 2026 juga menjadi titik tolak pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029," tambahnya.

Lewat tema 'peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pemupukan modal sosial sebagai landasan menuju kejayaan berkelanjutan', KUA PPAS menjadi arah pijakan strategis dalam penguatan sumber daya manusia, perluasan akses terhadap pelayanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal dan inklusif dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Lamongan merancang kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 dengan postur pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp 3,236 triliun, dan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 3,434 trilun.

Berdasarkan desain fiskal yang telah dirumuskan arah pembangunan Lamongan tahun 2026 difokuskan pada 6 prioritas utama.

Keenam prioritas itu di antaranya, pemantapan sumber daya manusia yang unggul maju dan budaya saing (melalui program Lamongan sehat, perintis dan generasi emas Lamongan sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini), stabilisasi kemandirian ekonomi dan penguatan UMKM lokal serta produktivitas komoditas unggulan daerah melalui program lumbung pangan nasional, UMKM naik kelas, young entrepreneur success, Ramasinta,dan desa pintar sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif.

Ketiga pemantapan kesejahteraan dan daya saing tenaga kerja lokal serta percepatan pengentasan kemiskinan (melalui program yakin semua sejahtera dan young enterpreneur success untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan), stabilitas dan pemeliharaan kualitas infrastruktur ekonomi ruang publik dan infrastruktur dasar yang adil dan merata melalui program Jamula mantap.