APBD Surabaya pada Perubahan 2025 Capai Rp 12,3 T, DPRD Ingatkan Rasionalisasi

SURYA.co.id, Surabaya - Tim Anggaran Pemkot Surabaya menargetkan pendapatan Surabaya hingga akhir 2025 mencapai Rp 12,3 triliun. Namun di tengah pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, capaian itu akan terkoreksi.

Anggota Banggar dari Fraksi PKS Aning Rahmawati menyebutkan bahwa pendapatan itu akan terkoreksi hingga di angka Rp 11,6 triliun. Artinya terdapat defisit anggaran pendapatan sebesar Rp 700 miliar.

"Tentu hal ini akan berpotensi terjadinya rasionalisasi dalam APBD perubahan 2025. Bahkan bisa jadi program dan kegiatan untuk warga pun akan mengalami rasionalisasi. Ini agak mirip seperti 2024," kata Aning, Senin (28/7/2025).

Pada tahun lalu juga terjadi rasionalisasi hingga Rp 1,3 triliun. Untuk itu, perencanaan APBD harus betul-betul dievaluasi. Sebab peristiwa tidak terealisasinya pendapatan secara ini kembali terulang di tahun 2025.

Dia mendorong agar dilakukan penguatan kapasitas fiskal Surabaya. Harus digenjot 6 bulan terakhir agar target APBD 2025 bisa tercapai sesuai harapan.

Sampai dengan bulan Juni, Pendapatan masih di angka Rp 4.91 Triliun, naik sedikit dari tahun 2024 diangka 4.85 Triliun.

Sementara intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan tidak terlihat signifikan dari Perangkat-perangkat Daerah (PD) penghasil. Masih berdasarkan potensi dan target yang konservatif.

Di sisi lain, Belanja Wajib APBD Surabaya di luar infrastruktur sudah diangka Rp 10, 58 Triliun. "Jika tidak ada inovasi maka pembangunan infrastruktur terancam," kata Aning.

Sekertaris Fraksi PKS ini menyinggung soal proyek pengendalian banjir kota Surabaya, Transportasi Publik, terancam mandeg. Artinya masyarakat kembali akan tetap was-was kala hujan berdurasi lama turun.

Aning menyebut ada Rp 181 miliar di Belanja Modal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi akan dilakukan rasionalisasi pada perubahan anggaran keuangan (PAK) atau APBD perubahan 2025 ini.

Atas defisit anggaran yang diperkirakan menembus Rp 700 miliar, politisi perempuan PKS itu memastikan bahwa akan berpotensi adanya rasionaliasi.

Aning mencermati, sebenarnya dari sisi pendapatan setiap tahun sudah naik sekitar Rp 1 triliun. Yang menjadi evaluasi adalah belum ada intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bisa diandalkan dari dinas penghasil pendapatan.

Naiknya pendapatan masih pada akibat pencegahan kebocoran atau efisiensi. Hanya ada sedikit intensifikasi dan ekstensifikasi. Ini harus jadi perhatian serius Pemkot.

Ikuti berita Surabaya hari ini dengan mengklik Surabaya Metro

=====