Bus Reguler Surabaya–Madura Kalah Bersaing, Pengamat : Perlu Evaluasi Rute dan Koordinasi Daerah

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kehadiran Bus Trans Jatim Koridor V rute Surabaya–Bangkalan yang diluncurkan pada September 2024 dinilai membawa dampak signifikan pada moda transportasi reguler. 

Dengan tarif hanya Rp5.000 dan fasilitas ber-AC, layanan ini mendapat respons positif dari masyarakat. 

Bahkan, penumpang berharap jadwal keberangkatan dapat diperpendek dari saat ini yang berselang setiap satu jam.

Baca juga: PDIP Bakal Peringati Kudatuli 1996 Hingga Tiap Kelurahan Surabaya

Namun di sisi lain, operasional Trans Jatim ini memunculkan tantangan baru bagi angkutan reguler Surabaya–Madura yang tarifnya berkisar antara Rp25.000 hingga Rp70.000 untuk rute Sumenep–Surabaya. Mereka mulai kehilangan penumpang dan terancam secara bisnis.

Pengamat transportasi dari Petra Christian University, Benny Poerbantanoe, menilai perlu adanya tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan transportasi lintas kota dan kabupaten, termasuk Trans Jatim.

“Harus dilihat kebijakan Trans Jatim secara utuh. Tujuannya memang untuk menghubungkan antar kota dan kabupaten, dan dalam kasus Madura, memang yang terdampak adalah angkutan swasta yang melayani rute Sumenep ke Surabaya atau Bangkalan ke Surabaya,” ujarnya.

Benny mendukung tarif terjangkau Trans Jatim karena memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama warga Bangkalan. 

Namun ia mengingatkan adanya persoalan lama yang belum terselesaikan, salah satunya tumpang tindih rute dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

“Ini soal overlapping rute. Di trayek ini sudah ada operator lama yang terganggu secara pendapatan karena kehadiran pendatang baru. Pertanyaannya, pernahkah semua pihak duduk bersama untuk mengevaluasi rute yang sudah ada sebelum menambahkan rute baru ” kata Benny.

Ia menekankan pentingnya perencanaan dan koordinasi lintas daerah karena layanan transportasi seperti rute Madura–Surabaya juga diikuti banyak moda transportasi lain.

“Di masing-masing kota dan kabupaten ada Dinas Perhubungan yang mengatur rute. Masalahnya sejak dulu adalah lemahnya koordinasi antar kelembagaan,” tambahnya.

Benny menyarankan agar rute Trans Jatim dikaji ulang bersama dengan pemerintah daerah, bukan sekadar menambah rute tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

“Susun rute kembali, rundingkan dengan baik, jangan sekadar menambah rute. Kita butuh konektivitas yang adil dan berkelanjutan, bukan hanya solusi cepat yang bisa menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS