Tanggapi 6 Fraksi Terkait P-APBD Pasuruan, Mas Rusdi Tegaskan Anggaran Untuk Kepentingan Rakyat

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Seluruh kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung program prioritas nasional maupun daerah.

Hal itu disampaikan Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dalam sidang paripurna ketiga di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (21/7/2025) siang.

Paripurna itu mengusung agenda pembacaan jawaban bupati terhadap pandangan umum enam fraksi di DPRD pada paripurna sebelumnya.

“Kami berterima kasih atas segala masukan, saran, dan apresiasi yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Ini menjadi bagian dari semangat kita bersama untuk membangun Pasuruan yang lebih baik, adil, dan merata,” ujar Mas Rusdi.

Menanggapi pandangan Fraksi PKB, Mas Rusdi menyebut, ke depan capaian-capaian yang sudah didapatkan akan dipertahankan dan akan lebih ditingkatkan dengan mencermati potensi pendapatan asli daerah.

Sedangkan terkait prediksi penurunan belanja daerah dapat dijelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/sj tanggal 23 Februari 2025 tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025. 

“Hasil efisiensi yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Pasuruan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan sanitasi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan, yang semuanya dialokasikan pada belanja modal,” sambungnya.

Harapannya, belanja modal bisa dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian yang rasional dan dapat dicapai. Namun yang lebih penting lagi, setiap pendapatan harus mampu dikonversi sebagai manfaat nyata bagi rakyat.

Kepada Fraksi Partai Gerindra yang memberikan apresiasi atas pencapaian dan pengelolaan fiskal daerah, bupati menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif. 

Ia berkomitmen menjaga harmonisasi dan sinergitas agar program-program pembangunan berjalan maksimal.

“Kerja kolektif ini akan terus kami pelihara. Kritik dan dukungan dari DPRD menjadi bahan penyempurnaan bagi kami,” ucapnya.

Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Mas Rusdi menyampaikan bahwa pendapatan atau penerimaan negara secara umum mengalami dinamika yang fluktuatif.

Dan itu karena adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi kabupaten/kota tahun 2025.

Dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, sudah dilakukan realokasi anggaran belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Terkait dengan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD), piihaknya akan berupaya terus menerus meningkatkan potensi pendapatan. 

Untuk penurunan anggaran, eksekutif tetap berkomitmen untuk menyusun dan menjalankan langkah-langkah strategis yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data, dalam upaya menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.

Ada pun solusi dan antisipasi yang dilakukan antara lain yakni optimalisasi kios 3 in 1 (pelatihan - sertifikasi - penempatan) di UPT Rejos agar lebih efektif membekali pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional.

Perluasan program pemagangan bekerja sama dengan dunia industri, dengan skema upah layak dan perlindungan jaminan sosial, serta kemungkinan pendanaan dari DBHCT.

Juga penyelenggaraan one day recruitment dan job fair sektoral secara rutin bersama perusahaan dan pelaku usaha dari berbagai sektor.

Diikuti penguatan kerja sama tripartit (pendidikan, industri, dan pemerintah) dalam bentuk sinkronisasi kurikulum pelatihan dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja serta pengembangan kewirausahaan produktif.

Khususnya bagi pencari kerja dari kelompok usia muda dan purna pekerja migran, guna mendorong terciptanya lapangan kerja mandiri.

Yang tidak ketinggalan, peningkatan sistem pendataan tenaga kerja melalui aplikasi hellowork, untuk mempercepat proses penempatan dan analisis kebutuhan tenaga kerja secara real time.

Serta pembentukan tim deteksi dini perselisihan hubungan industrial, guna mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta memperkuat mekanisme mediasi dan penyelesaian hubungan industrial.

Sementara kepada Fraksi Golkar yang menyinggung akurasi program prioritas dan penyerapan anggaran strategis,bupati menekankan bahwa seluruh penyesuaian telah mempertimbangkan kinerja anggaran sebelumnya dan arahan kebijakan nasional, termasuk terkait program MBG, koperasi desa, dan Sekolah Rakyat.

“Program prioritas pusat seperti MBG dan Sekolah Rakyat sangat relevan dengan misi daerah. Kami terus menyelaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih, justru saling memperkuat,” ungkapnya.

Bupati juga mengonfirmasi bahwa sistem digitalisasi hibah bansos sedang disiapkan, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyaluran bantuan sosial maupun hibah daerah.

Menjawab Fraksi PKS yang menyoroti urgensi pengangguran dan kemiskinan, bupati menyebut bahwa pemda telah menyiapkan strategi pengurangan pengangguran terbuka melalui pelatihan kerja berbasis potensi lokal, pengembangan UMKM, dan pembukaan ruang investasi padat karya.

Ini merupakan dukungan untuk pengurangan pengangguran melalui program santri wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren, usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah.

"Dan pembangunan Pasuruan coaching and creativity (pusat pelatihan dan kreativitas) dalam rangka pengembangan kreativitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk unggulan/produk umkm,” urainya.

Ada juga dukungan untuk mengatasi permasalahan banjir melalui program pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Antara lain melalui pembangunan shelter bencana, normalisasi sungai di beberapa titik rawan banjir, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), dan drainase jalan.

Terakhir, dukungan untuk mengatasi masalah lingkungan antara lain melalui penanganan sampah dan limbah, pengurangan permukiman kumuh dengan merehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan prasarana dan sarana umum, serta pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Sedangkan Fraksi Gabungan NasDem, Demokrat, PPP dan Gelora, Mas Rusdi menyoroti proyeksi terhadap pendapatan daerah (pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah lainnya).

Untuk kritik ini, Mas Rusdi menjelaskan bahwa potensi pendapatan daerah baik dari PAD maupun dari dana perimbangan adalah estimasi yang sudah terukur, tentunya dengan melihat potensi dan realisasi penerimaan di tahun-tahun sebelumnya. 

Nanun demikian optimisme dari pemkab tentunya juga harus disadari pula bahwa capaian tersebut juga dipengaruhi faktor eksternal misalnya bencana alam, fluktuasi perekonomian nasional maupun internasional dan lain-lain.

Terkait peningkatan belanja modal gedung dan bangunan pada P-APBD 2025, selain ditujukan untuk pembangunan fisik, juga bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.

“Kami mengapresiasi atas kontribusi aktif dari fraksi partai gabungan demi tercapainya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Pasuruan, juga mendukung percepatan pembangunan yang diselaraskan dengan kebutuhan dan mengedepankan rakyat kecil, dengan memperhatikan azas efektivitas dan efisiensi,” tutupnya. ****