Per Juni 2025 Realisasi APBD Madiun Di Bawah 50 Persen, Tetapi Pendapatan Daerah Tertinggi di Jatim

SURYA.CO.ID, MADIUN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun mencatat, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai enam bulan pertama 2025 masih di bawah 50 persen. 

Kepala BPKAD Madiun Suntoko mengatakan, data per 30 Juni 2025 menunjukkan, pendapatan daerah baru mencapai 49,39 persen, sementara realisasi belanja tercatat 40,03 persen.

“Hingga 4 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah sedikit meningkat menjadi 49,47 persen. Rinciannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 41,30 persen dan dana transfer dari pusat maupun provinsi sebesar 52,50 persen,” ujar Suntoko, Rabu (16/7/2025).

Suntoko mengakui capaian tersebut masih tergolong rendah mengingat sudah memasuki pertengahan tahun anggaran. Untuk sisi belanja, per 4 Juli sudah di angka 42,07 persen.

Suntoko menyebut efisiensi dan pergeseran anggaran menjadi salah satu penyebab lambatnya realisasi belanja. 

“Perubahan penjabaran peraturan bupati menyebabkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah baru mulai mengoptimalkan serapan anggaran pada pertengahan tahun,” bebernya.

“Setelah dilakukan pergeseran, OPD mulai melakukan percepatan realisasi. Tetapi untuk menuju Perubahan Anggaran Keuangan,tentu akan ada pengalokasian ulang dari sisi belanja,” imbuhnya.

Dari pemantauan BPKAD, beberapa OPD yang serapannya di bawah 20 persen antara lain Bagian Hukum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Dinas PUPR, serta Kelurahan Bangunsari.

Suntoko menilai, minimnya realisasi di beberapa OPD bukan semata akibat rendahnya kinerja, melainkan karena sejumlah kegiatan dijadwalkan akan dilaksanakan pada semester kedua.

“Memang sebagian kegiatan sesuai kas anggarannya dialokasikan untuk semester akhir, jadi belum terealisasi hingga pertengahan tahun ini,” katanya.

Meski begitu, Pemkab Madiun tetap menempati posisi cukup baik dalam konteks regional. Sembari evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kinerja OPD tidak terganggu akibat lambatnya realisasi. “Awal Juni, realisasi pendapatan daerah kami termasuk yang tertinggi di Jawa Timur,” ucap Suntoko.

Suntoko menegaskan, akan terus memantau dan mendorong percepatan agar target-target pembangunan daerah bisa tercapai sesuai rencana tahun anggaran 2025. 

“Dalam rapat internal bersama pimpinan daerah, Bupati Madiun juga telah menekankan kepada OPD yang realisasinya masih rendah agar segera mengoptimalkan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran,” pungkasnya. ****