Muncul 'Koalisi Sidoarjo Maju' Usai Dewan Tolak LPJ Bupati terkait APBD Sidoarjo 2024

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sejumlah partai di Sidoarjo mendadak membentuk Koalisi Sidoarjo Maju untuk menyikapi penolakan Laporan Pertangunjawaban (LPJ) Penggunaan APBD 2024, Rabu (16/7/2025).

Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju itu antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKS, PPP, dan PDIP.

Baca juga: 5 dari 7 Fraksi DPRD Sidoarjo Menolak LPJ APBD 2024, Ini Alasannya

“Ini sudah cukup lama, berawal dari komunikasi lintas partai yang kemudian mengerucut ketika satu pandangan dalam menanggapi LPJ APBD 2024,” kata Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusdy saat konferensi pers di kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu petang.

Ada beberapa hal menjadi catatan dalam penggunaan APBD 2024, antara lain tentang program penanggulangan banjir yang dirasa masih berada dalam tataran rencana dan wacana.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah menjadi langganan banjir, seperti Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin, sedati, dan Porong.

Kemudian tentang program prioritas Bupati yang 100.000 lapangan kerja yang tidak disertai indikator yang jelas dan terukur.

Tidak ada penjelasan berapa banyak lapangan kerja yang benar-benar diciptakan sepanjang tahun 2024, dari sektor mana saja, dan melalui skema apa.

“Apakah melalui investasi, padat karya, BLK, UMKM, atau program lainnya? Tanpa indikator kinerja yang konkret dan akuntabel, maka program ini hanya akan menjadi jargon politik tanpa bukti nyata,” ujarnya.

Koalisi ini juga memberikan perhatian serius terhadap masih maraknya pungutan di sekolah negeri, khususnya SD dan SMP, dengan dalih kesepakatan komite, serta kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang masih memprihatinkan.

Banyak sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, serta sarana belajar yang tidak memadai.

Namun, upaya perbaikan terkendala oleh alokasi anggaran pendidikan yang sangat minim.

Anggaran pendidikan hampir semua terserap untuk belanja rutin, sehingga anggaran untuk sarana pra-sarana sekolah menjadi sangat terbatas.

Keempat, disampaikan bahwa dari ikhtisar BPK RI, terdapat temuan oleh BPK RI yang dilakukan Uji Petik kepada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, yang melakukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal.

“Ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kelalaian dari Pimpinan Daerah. Koalisi Sidoarjo Maju melihat bahwa problem ini bukan sekadar teknis administratif, tetapi mencerminkan kultur birokrasi yang belum profesional dan akuntabel,” tandasnya.

Kemudian mereka juga memandang bahwa infrastruktur jalan di Sidoarjo masih jauh dari harapan publik.

Masih ditemukan ratusan titik jalan yang rusak parah, berlubang, dan tak layak dilintasi.

Data dari Dinas PU Bina Marga mencatat lebih dari 445 titik kerusakan jalan yang tersebar di berbagai kecamatan hingga pertengahan 2025.

Koalisi Sidoarjo Maju melihat adanya masalah dalam sisi tata kelola anggaran dan pengawasan.

Anggaran jalan setiap tahun dikucurkan dalam jumlah besar, namun hasilnya tidak mencerminkan perbaikan signifikan.

Di sinilah letak kerapuhan manajemen proyek infrastruktur di Sidoarjo.

“Dengan berbagai alasan itu, Koalisi Sidoarjo Maju menyatakan tidak menyetujui atau menolak Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2024,” tegas Adam.

Lantas bagaimana dengan PDIP yang saat paripurna menyatakan menerima dengan menyampaikan beberapa catatan?

Tarkit Erdianto, jubir fraksi yang juga hadir dalam Konpres ini mengungkapkan bahwa pihaknya tegak lurus terhadap perintah partai.

“Yang kami baca di paripurna tadi merupakan hasil rapat DPC PDIP Sidoarjo. Kemudian tadi setelah membaca itu, pas masih paripurna, kami dapat telpon dari pusat. Menanyakan kondisi yang sedang terjadi. Kemudian setelah kami jelaskan, disarankan untuk menolak. Sehingga seandainya tadi ada voting, kami di PDIP akan menolak,” ungkap Tarkit.

Dia menyebut, sikap yang diambil PDIP ini merupakan perintah dari langit, sehingga sebagai kader partai yang tegak lurus, mereka pun menjalankannya.

Persis sebagaimana petunjuk dari langit yang diterima.