Muncul 'Koalisi Sidoarjo Maju' Usai Dewan Tolak LPJ Bupati terkait APBD Sidoarjo 2024

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sejumlah partai di Sidoarjo mendadak membentuk Koalisi Sidoarjo Maju untuk menyikapi penolakan Laporan Pertangunjawaban (LPJ) Penggunaan APBD 2024, Rabu (16/7/2025).

Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Sidoarjo Maju itu antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKS, PPP, dan PDIP.

Baca juga: 5 dari 7 Fraksi DPRD Sidoarjo Menolak LPJ APBD 2024, Ini Alasannya

“Ini sudah cukup lama, berawal dari komunikasi lintas partai yang kemudian mengerucut ketika satu pandangan dalam menanggapi LPJ APBD 2024,” kata Ketua DPD Golkar Sidoarjo Adam Rusdy saat konferensi pers di kantor DPD Golkar Sidoarjo, Rabu petang.

Ada beberapa hal menjadi catatan dalam penggunaan APBD 2024, antara lain tentang program penanggulangan banjir yang dirasa masih berada dalam tataran rencana dan wacana.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat di sejumlah wilayah menjadi langganan banjir, seperti Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin, sedati, dan Porong.

Kemudian tentang program prioritas Bupati yang 100.000 lapangan kerja yang tidak disertai indikator yang jelas dan terukur.

Tidak ada penjelasan berapa banyak lapangan kerja yang benar-benar diciptakan sepanjang tahun 2024, dari sektor mana saja, dan melalui skema apa.

“Apakah melalui investasi, padat karya, BLK, UMKM, atau program lainnya? Tanpa indikator kinerja yang konkret dan akuntabel, maka program ini hanya akan menjadi jargon politik tanpa bukti nyata,” ujarnya.

Koalisi ini juga memberikan perhatian serius terhadap masih maraknya pungutan di sekolah negeri, khususnya SD dan SMP, dengan dalih kesepakatan komite, serta kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang masih memprihatinkan.

Banyak sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, serta sarana belajar yang tidak memadai.

Namun, upaya perbaikan terkendala oleh alokasi anggaran pendidikan yang sangat minim.

Anggaran pendidikan hampir semua terserap untuk belanja rutin, sehingga anggaran untuk sarana pra-sarana sekolah menjadi sangat terbatas.

Keempat, disampaikan bahwa dari ikhtisar BPK RI, terdapat temuan oleh BPK RI yang dilakukan Uji Petik kepada 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo, yang melakukan kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal.

“Ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kelalaian dari Pimpinan Daerah. Koalisi Sidoarjo Maju melihat bahwa problem ini bukan sekadar teknis administratif, tetapi mencerminkan kultur birokrasi yang belum profesional dan akuntabel,” tandasnya.

Kemudian mereka juga memandang bahwa infrastruktur jalan di Sidoarjo masih jauh dari harapan publik.