Puluhan Gedung BLK di Bawah Kewenangan Pemprov Jatim Akan Dialihfugsikan Jadi Sekolah Rakyat

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala Dinas Sosial Jawa Timur (Dinsos Jatim), Restu Novi Widiani, menegaskan bahwa penyiapan Sekolah Rakyat masih akan berlanjut. 

Tak berhenti sebanyak 12 Sekolah Rakyat yang dibuka 14 Juli 2025, dan Sekolah Rakyat yang dibuka 30 Juli 2025, Pemprov Jatim masih menyiapkan sebanyak 23 lokasi lain.

“Kami sekarang sedang menyiapkan 23 titik lain, yang kami ambil dari gedung Balai Latihan Kerja (BLK). Penyiapan ini untuk Sekolah Rakyat yang ditarget untuk operasi bulan September 2025 mendatang,” tegas Novi, Sabtu (12/7/2025).

Pihaknya menjelaskan, gedung BLK yang di bawah kewenangan Pemprov Jatim jumlahnya ada 23, dan ada dalam pengelolaan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). 

Sejumlah gedung BLK tersebut sedang disurvei dan dilakukan asesmen kelayakan, mana yang bisa segera difungsikan dan membutuhkan tambahan renovasi apa saja.

“Formatnya sama, yaitu gedungnya untuk ruang kelas, untuk laboratorium, untuk asrama, ada aulanya, ada kamar mandinya dan macam-macam kebutuhan untuk sekolahnya. Ini sedang kami siapkan semuanya,” tegas Novi.

Hal ini, karena Presiden Prabowo Subianto meminta ada 100 Sekolah Rakyat lagi yang dioperasionalkan, setelah 63 total Sekolah Rakyat yang dimulai pada 14 Juli 2025. 

Dengan lokasi Sekolah Rakyat yang semakin banyak, maka tujuannya semakin banyak pula siswa dari keluarga tak mampu bisa menikmati pendidikan gratis berkualitas.

Di sisi lain, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinsos Jatim, Muchammad Arif Ardiansyah, menegaskan jika alih fungsi gedung layanan masyarakat untuk Sekolah Rakyat tak hanya terjadi pada BLK.

“Untuk Sekolah Rakyat jenjang SMP kami yang berlokasi di Kota Batu, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak itu juga alih fungsi,” tegas Arif.

Semula, UPT PPSPA ini adalah tempat program tetirah anak-anak bermasalah dengan gangguan kepercayaan diri, konsentrasi dan etika. 

Mereka dikirim ke UPT PPSPA dari hasil penjaringan Dinsos di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. 

Di tempat itu, anak-anak tersebut akan menjalani program yang rata-rata dirancang untuk diikuti selama 25 hari.

“Jumlahnya yang terakhir itu sekitar 50 orang, sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing sejak ada keputusan dari pusat bahwa lokasi UPT PPSPA dialih fungsi untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan, melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Program tersebut, dilengkapi dengan fasilitas penunjang pendidikan yang memadai dan lingkungan belajar yang layak.