Anggota Pansus RPJMD 2025–2030 DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto: Perlu Penguatan Kebijakan Fiskal

SURYA.co.id | ‎SURABAYA — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menegaskan pentingnya penguatan kebijakan fiskal untuk menopang pembangunan sektor prioritas.

"Kebutuhan besar belanja daerah yang harus diimbangi dengan pendapatan berkelanjutan guna menjamin kelancaran layanan publik. Penguatan sektor pendapatan mutlak diperlukan, mengingat kebutuhan belanja di RPJMD 2025–2030 ini termasuk besar,” ujar Herlina, Kamis (10/7/2025).

‎Politisi Partai Demokrat ini menyebut perlunya perencanaan fiskal jangka menengah berbasis risiko.

Pemkot, kata Herlina, harus mulai menerapkan Fiscal Space Assessment secara tahunan dan anggaran berbasis hasil (performance-based budgeting) agar belanja daerah benar-benar memberi manfaat konkret bagi masyarakat.

‎“Dalam hal ini, Pemkot Surabaya juga perlu mempersiapkan strategi mitigasi risiko terhadap APBD  untuk dapat menyeimbangkan pendapatan dan belanja dengan tepat agar agenda-agenda pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” tutur Herlina yang juga Anggota Komisi C DPRD Surabaya.

‎Salah satu perhatian utama dalam RPJMD mendatang adalah sektor pendidikan.

Dalam lima tahun ke depan, Pemkot merencanakan pembangunan empat SDN dan tujuh SMPN baru, tersebar di Tambaksari, Pabean Cantian, Sawahan, Bubutan, dan sejumlah kecamatan lainnya.

‎“Pemerataan layanan pendidikan harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang yang berdampak langsung pada indeks pembangunan manusia (IPM),” jelasnya.

‎Pendidikan Inklusif
‎Tak hanya dari sisi kuantitas, Herlina juga menyebut pentingnya layanan pendidikan yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Pemkot akan memperluas Unit Layanan Disabilitas (ULD) hingga ke jenjang PAUD, SD, SMP, serta pendidikan nonformal, dengan dukungan SDM, infrastruktur, dan kurikulum yang ramah disabilitas.

‎“Pendidikan inklusif bukan hanya jargon, tapi tanggungjawab bersama untuk memastikan semua warga kota mendapatkan akses yang adil dan setara,” katanya.

‎Dalam sektor transportasi, RPJMD 2025–2030 juga mengusung pengembangan jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi.

Rencananya, akan dikembangkan 11 rute trunk dan 30 rute feeder secara bertahap, melampaui kondisi saat ini yang hanya memiliki tiga rute trunk dan 11 rute feeder.

‎“Pembangunan moda transportasi massal harus mengacu pada integrasi wilayah metropolitan, agar mobilitas warga tidak terhambat dan pertumbuhan kawasan pinggiran bisa lebih terkoneksi,” ungkap Herlina.

‎Sementara dari sisi pendanaan, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi strategi utama untuk menopang pembiayaan pembangunan.