Berita Viral

Rekam Jejak Farhan Wali Kota Bandung yang Berani Tolak Usulan Dedi Mulyadi, Dapat Dukungan Pedagang

Inilah rekam jejak Wali Kota Bekasi, Muhammad Farhan, yang berani menolak usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
Tribun Jabar Hilman Kamaludin/Kompas.com Putra Prima
TOLAK - (kiri) Muhammad Farhan, Wali Kota Bekasi (kanan) Kondisi terkini Teras Cihampelas yang diusulkan Dedi Mulyadi untuk dibongkar. 

SURYA.CO.ID - Inilah rekam jejak Wali Kota Bekasi, Muhammad Farhan, yang berani menolak usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Farhan tegas menolak pembongkaran konstruksi skywalk Teras Cihampelas.

"Engga (akan dibongkar), terima kasih masukannya," katanya.

Penolakan itu setelah Farhan berkonsultasi dengan beberapa alih hukum pemerintahan, hasilnya bahwa sebuah barang milik daerah yang masih berfungsi dengan baik dan nilainya di atas Rp 5 miliar sebaiknya tidak dibongkar.

"Karena jalur hukum dan politiknya sangat panjang, bisa dibayangkan, kalau proses itu (dibongkar) kita ambil, itu butuh waktu 6 bulan sejak saya bilang harus dibongkar," ucap Farhan.

Farhan pun menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menganggarkan perawatan dan pemeliharaan Teras Cihampelas. 

Ia juga membantah anggapan bahwa Teras Cihampelas menjadi beban keuangan bagi pemerintah daerah. 

"Enggak akan (jadi beban). Karena bagaimana pun juga kita mesti menjaga aset," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (7/7/2025). 

Selain itu, Farhan mengungkapkan rencana renovasi Teras Cihampelas dan memperbaiki kerusakan yang ada. 

"Teras Cihampelas sudah pasti akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. 

Kemudian pencahayaan akan ditangani oleh Dishub, tapi khusus untuk (pencahayaan) di atas sama di pedestrian," ungkapnya.

Meski belum merinci jumlah anggaran, Farhan memastikan, dana untuk renovasi dan pemeliharaan Teras Cihampelas sudah tersedia. 

Baca juga: Profil Yopi, Pengacara Baik Hati Rela Tak Dibayar Demi Bantu Bocah 12 Tahun yang Digugat Kakeknya

"Anggaran renovasi dan pemeliharaan Teras Cihampelas dibagi ke beberapa dinas yang memiliki keterkaitan seperti DSDABM, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman hingga kewilayahan setempat," jelasnya.

Farhan menambahkan, pemeliharaan normal selama ini sudah ada anggaran, meskipun jumlahnya kecil. 

"Itu selama ini diserahkan kepada wilayah. Jadi nanti kita akan bikin sedemikian rupa sehingga akan ditanggung oleh DPKP, DSDABM, Kewilayahan, Satpol PP, dan Dishub. Jadi dibagi rata, tergantung dari mereka alokasinya," bebernya. 

Farhan juga mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kembali ke APBD Kota Bandung dari Teras Cihampelas sangat kecil, bahkan tidak ada.

Hal ini disebabkan oleh minimnya perputaran ekonomi di kawasan tersebut, terutama selama pandemi Covid-19. 

"Karena semua anggaran pemeliharaan Teras Cihampelas itu dulu hanya diserahkan kepada dua dinas yaitu Dinas Koperasi dan KUKM serta DSDABM."

"DSDABM hanya melakukan perbaikan-perbaikan, sedangkan Dinas Koperasi itu menyelenggarakan kegiatan UMKM," tutur dia.  

"Kemudian dari PAD atau kontribusi yang didapatnya baru dibelanjakan. Tapi ketika si UMKM-nya tidak ada, otomatis tidak ada uang masuk. Jadi sekarang mau tidak mau kita intervensi," tandasnya.

Dapat Dukungan Pedagang

Keputusan Farhan pun mendapat dukungan dari pedagang di Teras Cihampelas. 

Meski kondisi Teras Cihampelas kini terbengkalai, tetapi masih ada pedagang yang berjualan.

Namun, banyak juga kos yang saat ini sudah tutup akibat sepi pengunjung hingga akhirnya dipenuhi aksi vandalisme.

Hingga sore hari, beberapa pengunjung masih ada yang menikmati beberapa kuliner. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian titik Teras Cihampelas masih hidup dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran.

"Alhamdulillah kalau tidak dibongkar, karena kalau jadi dibongkar harus pindah lagi ke bawah," ujar Sopandi (60) pedagang di Teras Cihampelas, Selasa (8/7/2025).

Ia mengatakan, jika Teras Cihampelas akan dibongkar, tentunya harus ada solusi tempat lain karena selama ini para pedagang hanya menggantungkan hidupnya dari berjualan di tempat tersebut.

"Kita pedagang hidupnya dari berjualan, ya kalau gak berjualan bagiamana kita makan. Nah sekarang kalau tidak jadi dibongkar ya Alhamdulillah," katanya.

Setelah usulan pembongkaran ditolak, mereka meminta Pemkot Bandung untuk segera melakukan renovasi, terutama menambah dan memperbaiki fasilitas seperti kios pedagang yang kini sudah rusak dan dipenuhi aksi vandalisme.

"Terus kita mau ada pintu masuk di tengah, pintu yang dua itu ditutup jam 9 malam. Supaya tidak dipakai perbuatan yang gak bener karena pintu kios suka bukain oleh anak yang tidak bertanggungjawab," ucap Sopandi.

Ia mengatakan, langkah tersebut penting dilakukan oleh Pemkot Bandung karena saat ini penjualan tidak ramai seperti dulu, sehingga jika kondisinya sudah bagus, tentu bisa menarik lagi perhatian pengunjung.

"Saya jualan dari tahun 1989 di bawah itu ramai, terus tahun 2016 ada bangunan ini, nah tahun 2017 naik. Sekarang jualan sepi, tolong informasikan (promosikan) oleh pemerintah biar lebih ramai lagi, dulu kan dari berbagai kota datang kesini," katanya.

Pedagang lain, Nana (55) mengatakan, pembongkaran Teras Cihampelas merupakan kewenangan pemerintah, tetapi Wali Kota Bandung sudah menegaskan kepada pedagang bahwa tempat tersebut dipastikan tak akan dibongkar.

"Tapi kemarin pak wali bilang mau direnovasi karena mungkin aset daerah, jadi ingin mempertahankan dan direnovasi. Sekarang penjualan sepi, jadi kita hanya mengandalkan karyawan Ciwalk saja sih, kalau untuk dari luar belum ada," ucap Nana.

Dia berharap jika Teras Cihampelas sudah direnovasi, bisa ada peningkatan pengunjung dan omzet penjualan, kemudian harus dijaga selama 24 jam oleh Satpol PP Kota Bandung untuk menjamin keamanannya.

Rekam Jejak Muhammad Farhan

Muhammad Farhan, lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 25 Februari 1970.

Farhan tumbuh besar dan menempuh pendidikan di Bandung. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 1995, sebelum melanjutkan studi ke Harvard Business School dan MIT Sloan School of Management dalam program fellowship.

Sebelum terjun ke dunia politik, Farhan memiliki karier panjang di industri media sebagai penyiar radio, presenter televisi, serta eksekutif olahraga.

Salah satu posisi penting yang pernah diembannya adalah sebagai Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (2009–2016).

Berbekal pengalaman di bidang komunikasi, Farhan memiliki keunggulan dalam membangun hubungan yang efektif serta berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Di dunia politik, Farhan pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 2019-2024 dari Partai NasDem.

Farhan bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika.

Selama masa jabatannya di parlemen, Farhan aktif dalam penyusunan kebijakan strategis dan legislasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Harta Kekayaan Muhammad Farhan

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.446.325.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/615 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp.1.836.092.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/1400 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp.3.222.108.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/975 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.388.125.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, BMW 320 D Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 249.452.955

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 8.975.577.955

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.975.577.955

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung 

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved