Dindik Jatim Bantah Ada Penolakan Siswa Difabel di SPMB SMA 2025, Singgung SDM dan Fasilitas Sekolah

Dindik Jatim membantah pihaknya menolak siswa difabel pada SPMB SMA/SMK 2025 seperti pada temuan Ombudsman Jatim.

Penulis: Sulvi Sofiana | Editor: irwan sy
Istimewa
SPMB SMA 2025 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai. Aries membantah pihaknya menolak siswa difabel pada SPMB SMA/SMK 2025 seperti pada temuan Ombudsman Jatim. 

SURYA.co.id | SURABAYA – Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim), Aries Agung Paewai, membantah pihaknya menolak siswa difabel pada SPMB SMA/SMK 2025 seperti pada temuan Ombudsman Jatim.

Menurutnya, selain ada persyaratan umum yang tetap harus dipenuhi oleh calon peserta didik, kesiapan sekolah dalam memberikan layanan inklusi juga hal penting.

Baca juga: Ombudsman Jatim Sebut Ada 26 Siswa Difabel Terindikasi Alami Diskriminasi di SPMB SMA/SMK 2025

“Bukan ditolak, tapi memang ada persyaratan umum yang harus dipenuhi karena SMA atau SMK kan terbatas jumlah guru khususnya. Jadi tentu tidak semua sekolah bisa mengakomodir, terutama dengan kekhususan yang tidak dimiliki sekolah yang dituju,” jelasnya, Kamis (3/7/2025).

Ia menambahkan beberapa SMK memiliki kebutuhan teknis yang tidak sederhana, sehingga ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

Meski demikian, pihaknya menegaskan bahwa sudah banyak siswa difabel yang diterima di berbagai sekolah negeri di Jawa Timur.

“Kami sangat terbuka menerima siswa dari kebutuhan khusus, tapi kembali lagi, itu tergantung dari kesiapan sekolah yang dituju karena adanya keterbatasan guru atau tenaga pendidik,” imbuhnya.

Menanggapi surat dari Komisi Nasional Difabel (KND) yang menyebut ada 26 siswa difabel ditolak masuk SMAN/SMKN di Surabaya dan Sidoarjo, Dindik Jatim menyatakan masih melakukan pengecekan dan pendalaman di lapangan.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah dan cabang dinas pendidikan di masing-masing wilayah.

“Bila ada kasus spesifik, tentu akan kami tindak lanjuti. Tapi perlu dilihat juga kondisi masing-masing sekolah, apakah memang mampu menyediakan pendamping dan fasilitas sesuai kebutuhan siswa,” pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved