DPRD Jatim Dorong Infrastruktur Pengairan di Jawa Timur Dioptimalkan

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Keberadaan infrastruktur irigasi di Jawa Timur (Jatim), harus menjadi fokus perhatian seluruh pihak. Utamanya, dalam menunjang upaya peningkatan produktifitas hasil pertanian. 

Hal ini penting, terlebih pemerintah saat ini tengah menggalakkan upaya untuk swasembada pangan. 

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Yoyok Mulyadi, mengatakan bahwa secara ketentuan saluran irigasi terbagi dalam berbagai kewenangan.

Pertanian dengan luasan di bawah 1000 hektare merupakan kewenangan kabupaten, 1000 hingga 3000 hektare adalah kewenangan provinsi dan 3000 hektare lebih merupakan kewenangan pusat. 

"Untuk menunjang ketahanan pangan, kewenangan provinsi harus terus dioptimalkan," kata Yoyok saat berbicara dalam Podcast Gebrakan Wakil Rakyat bertajuk Mengurai Benang Kusut yang Hambat Optimalisasi Infrastruktur Air di Jatim, Jumat (20/6/2025). 

Dalam podcast yang berlangsung di Studio TribunJatim Network ini, Yoyok mengulas berbagai hal strategis. 

Politisi PKB tersebut, mengungkapkan kerap mendapat sambatan dari masyarakat tentang infrastruktur pengairan. Bahwa, ada sebagian yang terabaikan. 

Beberapa titik yang rusak tidak tersentuh. Akibatnya, hal ini menghambat. 

Anggaran untuk infrastruktur pengairan yang saat ini tersedia, sebetulnya bisa dinilai relatif cukup. 

Misalnya, untuk pemeliharaan operasional pintu air. 

Hanya saja untuk rehabilitasi maupun pembangunan, saat ini belum ada anggaran yang memadai. 

Hal ini berkaitan dengan spirit efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. 

"Ini yang kadang-kadang membuat petani mengeluh air tidak nyampe," terang mantan Wakil Bupati Situbondo itu.